Antisipasi Penipuan Berkedok Koperasi, Satgas OJK dan Kemenkop Petakan Strategi

0

JAKARTA (Suara Karya): Maraknya penipuan investasi berkedok koperasi di Indonesia, dinilai sudah mencapai titik memprihatinkan. Karena itu, masyarakat dihimbau agar selalu waspada dan tidak tertgiur dengan tawaran-tawaran investasi di luar prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk mencegah semakin maraknya praktik penipuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan strategi pemetaan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Salah satunya melalui kebijakan preventif seperti pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi melalui pemerintahan daerah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing, mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia.

“Salah satu modus penipuan investasi berkedok koperasi di Indoenesia, dengan cara menduplikat website resmi koperasi yang legal. Modus saat ini seakan-akan kegiatan, lalu ditawarkan kepada masyarakat yang seolah-olah legal. Jadi mirip, dia duplikasi website untuk jebak masyarakat,” ujar Tongam, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Waspada Penipuan Berkedok Koperasi’, di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Togam menyebut, kasus-kasus penipuan investasi berkedok koperasi itu, sesungguhnya sebetulnya sangat mudah dideteksi oleh masyarakat. Mulai dari besaran persentase imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak logis, belum adanya ketetapan badan hukumnya, hingga tidak adanya domisili dari koperasi itu sendiri.

“Misalnya, ada yang menawarkan investasi di bidang perkebunan atau kolam. Masyarakat kemudian ikut, tapi enggak tahu lokasi dimana, statusnya apa. Karena kalau belum ditetapkan badan hukumnya, belum bisa disebut koperasi. Jangan-jangan kita hanya tahu koperasi papan nama, tapi tidak melakukan kegiatan sebagaimana layaknya sebuah koperasi,” ujar dia.

Untuk itu, kata Tongam, pihaknya bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM telah memetakan strategi untuk menghadapi penipuan investasi tersebut. Salah satunya melalui kebijakan preventive, seperti edukasi dan sosialisasi melalui pemerintahan daerah.

Dia pun menjelaskan, sepanjang tiga tahun terakhir, pihaknya telah menindak 11 penipuan investasi berkedok koperasi. Tindakan ini diambil, atas dasar laporan yang diterima dari korban dan sejumlah informasi yang beredar di media.

Tongam menjelaskan, ke-11 entitas tersebut tidak memiliki badan hukum alias ilegal. Akibatnya, banyak masyarakat yang tertipu dan mengakibatkan kerugian besar.

“Kerugiannya memang tidak bisa kita deteksi secara jelas, tapi seperti contohnya di Pandawa Depok, itu kerugiannya Rp 5,8 triliun. Kemudian CSI Rp 3 triliun lebih,” katanya.

Tongam mengungkapkan, ke-11 entitas yang ditindak tersebut, antara Koperasi Pandawa Mandiri Group, Koperasi BMT CSI Syariah Sejahtera, PT Compact Sejahtera Group, Koperasi Segitiga Bermuda, Koperasi Serba Usaha Agro Nusantara dan Koperasi Pandawa Malang.

Selain itu, Koperasi Putra Karya Alam Semesta, Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur, Koperasi Indonesia Bersatu, Koperasi Budaya Karyawan Bank Bumi Daya, serta Koperasi Harus Sukses Bersama.

“Jadi koperasi ini tidak besar, tapi mencuat karena menyentuh masyarakat kecil, sehingga kita tetap monitor, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh penawaran-penawaran investasi ilegal ini,” kata dia.

Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memonitor pergerakan tersebut. Karenanya, Satgas OJK Waspada Investasi OJK mengharapkan bantuan masyarakat dan media untuk bisa menyampaikan informasi. “Jadi kalau ada penawaran-penawaran koperasi yang illegal, langsung saja melaporkan ke kami,” ujarnya menambahkan. (Gan)