Hendardi Kutuk Pembunuhan Puluhan Pekerja di Papua

0
Ketua Setara Institute, Hendardi

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Setara Institute, Hendardi mengutuk keras peristiwa pembunuhan keji yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap puluhan pekerja proyek yang tengah membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, kemarin.

“Pertama saya sampaikan duka cita yang mendalam terhadap para korban. Kedua, kami mengutuk pembunuhan secara biadab yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata itu. Tindakan tersebut tidak saja ‘inhuman’ (tidak manusiawi), namun juga memberikan efek domino rasa takut di kalangan pekerja dan warga, sehingga dapat mengganggu program-program pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla,” ujar Hendardi, dalam siaran persnya yang diterima Suara Karya, Rabu (5/12/2018).

Menurut Hendardi, tindakan kriminal yang dilakukan secara keji terhadap pekerja tersebut, harus mendapatkan penanganan serius dari aparat keamanan. Hal itu perlu dilakukan, untuk mengembalikan tertib sosial dan memulihkan keamanan, khususnya di Distrik Yigi dan di area-area pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di Papua pada.

“Namun demikian, kita juga mesti mengingatkan kepada aparat keamanan, baik sipil maupun militer, untuk tetap bertindak proporsional menggunakan pendekatan sipil berbasis sistem hukum pidana dalam menangani kasus pembununan terhadap pekerja kolosal tersebut,” katanya.

Aparat, kata dia, hendaknya tidak mengambil langkah berlebihan yang dapat memperburuk situasi keamanan, baik aktual maupun persepsional, di Papua yang secara umum dalam beberapa tahun belakangan ini relatif terkendali. Secara objektif, pendekatan militer belum dibutuhkan.

Namun begitu, Hendardi menyatakan bahwa aksi KKB ini adalah serangan yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di Papua. Ini, katanya, memperkuat indikasi bahwa telah terjadi peningkatan kualitatif perlawanan Papua, yang dalam banyak kasus juga terjadi dalam bentuk front perjuangan sipil melalui konsolidasi pembentukan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) serta dukungan dari mahasiswa Papua di berbagai kota di Indonesia.

Terkait gangguan keamanan yang terus berulang, Hendardi meminta Pemerintah serius merespons secara komprehensif, antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua. Jika tidak, katanya, eskalasi perlawanan KKB dapat dipastikan akan meningkat.

“Pemerintah Jokowi-JK harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatanan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua, tidaklah cukup apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua,” ujar Hendardi menambahkan.

Dalam konteks itu, ujarnya, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta yang terjadi pada dan paska pemerintahan Soeharto, menjadi prasyarat mendesak. Dialog dan kesediaan mendengar hati dan pikiran rakyat Papua tidak boleh ditunda dan tidak bisa ditutupi dgn kemajuan ekonomi belaka.

“Dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya para pekerja tersebut. Sebaliknya, seluruh elit politik kita harus memberikan dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan. (Gan)