JAKARTA (Suara Karya): Netralitas Polri merupakan harga mati, sehingga jangan sampai ada kandidat pasangan calon kepala daerah yang menyeret personel Korps Bhayangkara dalam politik praktis.
Demikian pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra, M Nizar Zahro, di Jakarta, Minggu (24/6).
Karenanya, Nizar meminta Kapolri, Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas terhadap seluruh anggotanya apabila diketahui tidak netral terhadap pasangan calon kepala daerah dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018.
“Kapolri harus bertindak tegas terhadap semua personil Polri yang diduga berpihak pada calon tertentu. Jangan terseret rayuan politik yang bisa mendegradasi nama baik Polri, jangan gadaikan netralitas Polri untuk kepentingan sesaat,” ujarnya.
Menurut dia, alangkah baiknya Polri tetap berpegang teguh pada Undang-undang dalam menjalankan tugas mengamankan dan mengawal pesta demokrasi Pilkada Serentak 2018.
“Khususnya UU Polri yang memerintah Polri untuk netral dalam kancah politik praktis. Rakyat sudah cerdas dan akan memantau setiap gerak langkah Polri, jangan sampai rakyat menjadi apriori terhadap Polri,” jelas dia.
Nizar juga mengapresiasi keputusan Kapolri yang mencopot Wakapolda Maluku karena diduga memihak kepada pasangan calon tertentu dalam Pilkada 2018. Namun, ketegasan serupa juga ditunggu agar Tito mencopot Komjen M Iriawan.
“Lebih baik lagi jika Kapolri bertindak juga atas dilantiknya Komjen M.Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Apalagi dari Presiden dan Mendagri tidak mengaku sebagai pengusul dilantiknya Komjen Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat,” kata dia. (Gan)