JAKARTA (Suara Karya): Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya berharap persoalan Komisi Pemilihan Umum dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait aturan larangan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif segera diselesaikan.
“Ya, karena itu berhubungan dengan aturan hukum, KPK tidak ingin campur tangan di dalam, seperti selisih antara KPU dan Kemenkumham. Mudah-mudahan itu bisa diselesaikan oleh KPU dan Kemenkumham,” katanya, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, usai buka puasa bersama.
Ia mengharapkan ke depan, para calon anggota legislatif merupakan orang-orang terbaik dengan rekam jejak yang baik pula, tanpa korupsi.
Karena itu, ia juga mengimbau kepada partai politik untuk mencalonkan nama-nama terbaik yang juga memiliki rekam jejak yang bersih.
“Tidak usahlah mencalonkan mantan napi koruptor atau yang lain, itu harapan kita,” katanya lagi.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM tidak berkenan untuk menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang caleg dari mantan koruptor.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum temtang larangan mantan narapidana koruptor menjadi calon anggota legislatif tidak pas/tepat karena bertentangan langsung dengan undang-undang.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa narapidana eks koruptor bisa menjadi caleg dengan syarat memberi tahu bahwa dirinya pernah menjadi narapidana koruptor.
Untuk itu, Yasonna meminta agar tujuan baik KPU dapat direalisasikan dengan cara lain tanpa harus menabrak perundang-undangan.
Yasonna menyarankan, cara lain yang dapat dilakukan KPU adalah memanggil seluruh partai politik peserta pemilu, lalu melakukan deklarasi bersama untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi pada Pemilu Legislatif 2019.
“Itu salah satu caranya supaya kita jangan mentang-mentang bisa buat peraturan, lalu menabrak undang-undang,” katanya lagi. (Pramuji)