JAKARTA (Suara Karya): Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus berkomitmen dalam mendorong pengembangan pelaku usaha koperasi dan UMKM di Provinsi Banten.
Hal ini disampaikan Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo, dalam rilisnya, yang diterima Syara Karya, Rabu (12/12/2018).
Dia mengatakan hal itu, di sela-sela kegiatan “Sosialisasi dan Bimtek Bisnis Kewirausahaan dan Bisnis Start Up LPDB-KUMKM”, di Serang, Banten, Selasa (11/12/2018) lalu.
Menurutnya, kehadiran lembaga yang dipimpinnya memang ditugaskan khusus untuk membantu pengembangan koperasi dan UMKM. Namun demikian, guna melakukan tugas tersebut tentu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, melainkan perlu kerja sama dengan berbagai pihak.
“Nah sekarang ini adalah dalam rangka kerja sama tersebut. Semoga pengembangan UMKM di Provinsi Banten terjalin kerja sama dengan LPDB-KUMKM membawa hasil yang menggembirakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Braman menjelaskan khusus untuk Banten penyerapan terhadap modal yang dilakukan lembaganya masih rendah. Sejak LPDB-KUMKM dioperasionalkan pada 2008 dengan total penyaluran dana sebesar Rp 8,5 triliun. Provinsi paling ujung barat di Jawa ini hanya menyerap Rp 77 miliar. Atau bila diklasifikasikan dengan provinsi lain, Banten menempati urutan ke 24 dari 34 provinsi di Indonesia.
“Tapi ke depan dengan adanya kerja sama seperti ini pasti jumlahnya akan terus bertambah, sehingga pelaku UMKM berkembang dan maju juga semakin banyak,” ujarnya berharap.
Braman mengakui untuk menunaikan tugasnya memang tidak mudah karena masih ada tiga kendala besar yang harus diatasi bersama-sama. Kendala itu antara lain soal SDM, caranya perlu ditingkatkan skilnya, kedua adalah produksi yakni dalam pemasarannya masih sulit sehingga perlu dibantu, serta ketiga adalah pembiayaan.
“Untuk poin terakhir ini kami hadir langsung kepada pelaku usaha yang sulit mengakses permodalan,” ujarnya.
Kini dalam pengajuan pembiayaan ke lembaganya pun tidak perlu datang ke Jakarta, tetapi cukup diserahkan kepada mitra kerjanya, yakni PT Jamkrida. Menurutnya kalau di tingkat daerah proposalnya dinilai layak pasti akan diteruskan ke pusat.
“Jadi para pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan ke kami tidak perlu datang ke kantor pusat. Silahkan proposalnya diserahkan saja kepada PT Jamkrida Banten, nanti kalau lolos pasti akan sampai ke meja kami untuk proses lanjut hingga final dan cair. Semoga acara ini menjadi bagian kami untuk ikut membantu pengembangan bisnis UMKM di Banten,” kata dia.
Di sisi lain, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten Lili Romli menjelaskan populasi wirausaha di Indonesia masih kalah dengan negara-negara se-kawasan, yakni Asia Tenggara. Salah satu penyebab yang membuat UMKM sulit berkembang karena kendalanya pada akses permodalan, maka LPDB-KUMKM bisa menjadi tumpuan untuk mengembangkan UMKM di Banten.
“Momentumnya juga sangat pas, terkait hari jadi Provinsi Banten yang ke 18, LPDB-KUMKM diharapkan dapat mengucurkan modal kerja kepada pelaku UMKM di Banten,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Sekda Provinsi Banten Ino S Rawita mengatakan dalam sambutannya, tak memungkiri partisipasi koperasi dan UMKM sebagai penopang utama ekonomi bangsa. Sehingga usaha pendampingan terhadap pemberdayaan mereka merupakan langkah strategis.
“Dengan kerja bersama antara pemerintah dan berbagai komponen bangsa akan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya melalui akses permodalan bagi kelompok koperasi dan UMKM sehingga bisa mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan,” tukas Ino. (Gan)