Myanmar Membuka Peluang Rekonsiliasi Antar Etnik

0
Peserta forum dialog antar berbagai elemen masyarakat, Advisory Forum for National Reconciliation and Peace in Myanmar. (Suarakarya.co.id/Istimewa)

NAY PYI TAW (Suara Karya): Myanmar akan mempunyai masa depan yang lebih cerah dikarenakan peluang proses rekonsiliasi dan perdamaian antar etnik dan agama yang dimungkinkan terjadi antar pihak yang bertikai di negeri ini.

Presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) Prof Din Syamsuddin mengemukakan hal itu dalam presentasinya di Advisory Forum for National Reconciliation and Peace in Myanmar yang berlangsung di ibukota Nay Pyi Taw pada 21-22 November 2018.

“Bahwa proses rekonsiliasi dan perdamaian antar etnik dan agama di Myanmar bermasa depan positif, dan sangat mungkin terjadi,” kata Din Syamsuddin.

Optimisme Din tersebut didasarkan pada berkembang positif bahwa para elit agama, etnik, politik, dan pemerintahan dapat duduk bersama dan terlibat dalam percakapan yang terbuka dan jujur tentang sejumlah masalah yang terjadi di Myanmar, khusus ketegangan dan konflik baik yang berdimensi etnik maupun keagamaan.

“Perdamaian dan rekonsiliasi sebuah bangsa meniscayakan adanya kesediaan berdialog dan menyelesaikan masalah dengan semangat musyawarah untuk mufakat,” ujarnya.

Terkait itu, Din Syamsuddin berbagi pengalaman memberi contoh Indonesia yang berhasil mengembangkan dialog yang bahkan sudah berkembang menjadi dialog aksi, seperti yang diluncurkan bulan lalu, yaitu Kolaborasi Lintas Agama untuk Perlindungan Hutan.

Forum dialog di Myanmar bertujuan untuk merumuskan rekomendasi buat Pemerintah Myanmar itu dibahas sejumlah isu dari pendidikan, pemuda, wanita, identitas, dan secara khusus masalah di Rakhine State. Khusus mengenai masalah di Rakhine State, kuat usulan untuk diberinya status warga negara bagi etnik Rohingya, dan melaksanakan repatriasi bagi pengungsi Rohingya yang berada di luar negeri.

Forum yang historis tersebut diprakarsai oleh Religions for Peace Myanmar, didukung oleh Religions for Peace International, dan Pemerintah Myanmar dibuka oleh Konselir Negara Daw Aung San Suu Kyi.

Daw Aung San Suu Kyi sendiri menyambut baik dan dalam amanat pembukaanmya menegaskan komitmen Myanmar untuk mengembang multikulturalisme, ko-eksistensi, dan toleransi.

Harapan Daw Suu, demikian dia dipanggil, forum tersebut dapat mencapai titik temu pikiran (meeting of mind) di antara berbagai pemangku kepentingan di Myanmar.

Din Syamsuddin dalam forum itu menjadi salah seorang pembicara utama pada sesi penutupan bersama Menteri Urusan Agama dan Kebudayaan Myanmar Mr Thura U Aung Ko, Honorary President of Religions for Peace Bishop Gunnar Stalsett, Tokoh Hindu dari India Dr Vinu Aram, dan Kardinal Charles Bo dari Myanmar. Hadir sekitar 100 tokoh yang mewakili komunitas agama, berbagai suku, partai-partai politik, dan pemerintah baik sipil maupun militer.

“Forum ini akan berlanjut tahun depan untuk melanjutlan percakapan dan permufakatan tentang sejumlah isu krusial yang dapat mengganggu kerukunan dan keutuhan bangsa Myanmar,” ujar Din. (Indra DH)