Pemerintah Diminta Bentuk Badan Khusus Terkait Informasi Bencana Alam

0
Pengamat budaya dan media dari Universitas Bung Karno (UBK), Meistra Budiasa

JAKARTA (Suara Karya): Kejadian bencana alam dalam waktu berdekatan, telah terjadi di Indonesia, diantaranya di NTB, Palu Sulawesi Tengah dan baru-baru ini tsunami akibat erupsi Anak Gunung Krakatau yang terjadi di Selat Sunda dan pesisir Lampung.

Terkait dengan hal ini, pengamat budaya dan media dari Universitas Bung Karno (UBK), Meistra Budiasa, mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan khusus terkait informasi bencana alam.

“Saya kira badan semacam ini sangat penting untuk segera dibentuk. Pasalnya, badan ini memiliki tugas untuk menginformasikan bencana kepada publik, bisa melalui kegiatan lokal atau kedaerahan. Misalnya dengan menginformasikan melalui budaya lokal. Supaya kejadian bencana alam ke depannya bisa diminimalisir dan minimal bisa diantisipasi sebelum terjadi. Ini sekaligus agar masyarakat bisa terselamatkan sebelum terjadinya bencana alam,” ujar Meistra, saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Dia mengatakan, selama ini badan yang terkait dengan bencana alam, seperti PVMBG, BMKG dan Basarnas, dinilai minim koordinasi dalam berbagai hal antar badan terkait setelah kejadian bencana alam terjadi.

”Misalnya dalam segi informasi, itu ada semacam ego sektoral, sehingga masing-masing badan yang terkait ada anggapan memberikan info yang membingungkan. BMKG misalnya dalam memberikan informasi terkait dengan bencana alam koordinasinya dengan badan-badan lain yang terkait terkesan mereka berbicara hanya sesuai dengan tupoksinya sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat, padahal dalam menanggapi bencana alam ini seluruhnya harus berkoordinasi,” ujar Meistra.

Dikatakan dia, kini sudah saatnya pemetaan daerah rawan bencana segera dipublikasikan kepada publik. Tetapi dengan pola-pola komunikasi dan penyampaiannya yang lebih menenangkan bukan menakuti masyarakat.

”Kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kita tinggal di daerah rawan bencana. Bencana itu bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan gunung berapi. Nah sekaranglah sudah saatnya pemerintah menginformasikan daerah rawan bencana kepada publik dengan cara yang kreatif dengan cara yang menenangkan dan tidak menakut-nakuti, bisa dengan cara lebih persuasif,” ujarnya menambahkan. (Mistqola)