Politik Indentitas Mulai Warnai Indonesia

0
Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Isdiyono. (suarakarya.co.id/Pramuji)

Oleh: Isdiyono

Para pemimpin bangsa, kala mendirikan Negara Indonesia pada tahun 1945 telah sepakat untuk mendasarinya dengan kebangsaan atau nasionalisme. Faham ini tidak membedakan (diskrimanatif) suku, agama dan ras (SARA). Seluruh bangsa mendapat kedudukan dan hak yang sama di negeri ini.

Tekad itu dicetuskan sejak 28 Oktober 1928 saat berlangsung Sumpah Pemuda. Kala itu masih dalam iklim penjajahan yang masih kental. Ini berarti bahwa para pemuda yang berasal dari daerah- daerah, yang berkongres sangat menyadari makna nasionalismelah yang sangat cocok .

Pada kurun waktu 17 tahun kemudian, cita-cita dan tekad para pemuda itu direalisasikan oleh para pendiri bangsa pada 17 Agutus 1945 dengan pernyataan politik Indonesa mardeka.

Sejak saat itu pula, Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh terhadap dirinya sendiri. Wajib mengatur diri sesuai dengan kesapakatan bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bukan Negara Persatuan Republik Indonesia (antar keduanya itu terdapat perbedaan makna yang sangat mendasar).

Dalam perjalanan waktu, ketika negara kita masih muda belia itu, mulai dirongrong oleh kekuatan politik yang berkehendak untuk merubah nasionalisme dengan faham politik lain. Diantaranya oleh Darul Islam (DI) yang berbasis di Jawa Barat dan Suawesi Selatan.

Tidak berselang lama, terjadi pemberontakan bersenjata di Sumatera Barat (PRRI) dan Permesta di Sulawesi Utara. Berikutnya tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia berontak pula dengan G30S.

Disusul kemudian di Maluku dan terakhir di Aceh. Akibat penolakan itu, sangat banyak rakyat yang menjadi korban., baik nyawa maupun harta. Namun, berkat upaya bersama kesemuanya itu berhasil diakhiri. Kitapun bertekad bulat untuk tetap bersatu negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang disepakati bersifat mutlak.

Akan tetapi, dewasa ini ketika kita sudah merdeka selama 73 tahun, timbul faham baru dimunculkan politik identitas yang bertujuan untuk menggantikan nasionalisme atau
kebangsaan dengan isme lain. Banyak cara yang dilakukan dengan sistimatis, baik secara tertutup maupun terbuka, antara lain unjuk kekuatan dilakukan dengan beberapa kali demonstrasi di Jakarta.

Walaupun tidak mendapat respon positif dari mayoritas masyarakat. Suasana menjadi hingar bingar Itulah cermin nyata untuk memanifestasikan hak demokrasinya. Media massa banyak yang mewartakannya.

Dalam kaitan ini, sebaiknya kita mampu berfikir ulang secara jernih, rasional yang selalu berorientasi hak demokrasi setiap bangsa. Maknanya, akan sangat bijaksana kalau berupaya dengan segala kekuatan untuk tidak merubah kesepakatan nasional itu.

Lebih baik bila tetap berpijak pada komitmen bersama, yakni berada di sistem kebangsaan atau nasionalime, Faham itu sangat relevan dengan kondisi bangsa sangat hiterogen (beraneka warna).

Manakala dipaksakan dan berhasil, kita pasti akan rusak dan terbelah-belah, terkeping-keping dan akhirnya bubar menjadi satu bangsa dan negara. Generasi anak cucu yang akan menerima akibatnya dari perilaku itu. Pasti bangsa Indonesia ini akan ditulis pernah ada dalam sejarah yang kelam, buruk dan dikutuk.

Banyak contoh bangsa dan negara yang dulu bersatu padu, kini terpecah belah yang disebabkan oleh ulah sekompok orang yang ambisius. Contoh konkrit, Uni Sovyet negara besar berhasil dikoyak – koyak oleh politik glasnot dan pestorikanya. Kini menjadi negara – negara kecil yang masing-masing berdaulat.

Di Timur Tengahpun mengalaminya nasib yang sama. Libia, Irak dan Siria,. Juga di Afganistan di Asia. Contoh lain, pada masa lalu, Pakistan menjadi satu negara , yakni Pakistan Barat dan Pakistan timur, yang dipisahkan oleh negara besar India. Pakistan Timur saat berubah menjadi Bangladesh.

Beberapa negara itu saat ini masih tetap bergolak yang berkepanjangan. Usaha perdamaian oleh berbagai pihak sudah diupayakan, tetapi perang antar sesamanya masih tetap berlangsung. Rakyatlah yang menerima getahnya.

Satu contoh kebalikan dari kondisi itu di Asia, Republik Rakyat Tiongkok, satu negara yang terbesar di benua ini, berkehendak untuk menjadi negara yang lebih besar baik wilayah maupun penduduknya. Sampai dewasa ini terpecah menjadi beberapa negara kecil, yakni Taiwan, Hongkong dan Macao yang masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri. Tetapi pemerintah RRT yang berfaham komunis itu tetap berkehendak supaya negara-negara kecil itu bersatu kembali dengannya.

Juga di semenanjung Korea terdapat dua Negara yang berdaulat. Korea Utara dengan faham komunisnya dan Korea Selatan yang demokrasi. Dalam waktu yang lama keduanya tidak bersahabat. Kini sedang melangsungkan pendekatan untuk kemungkin berunivikasi.

Masih di benua Asia, Vietnam dahulu terbelah menjadi dua negara yang saling bermusuhan, Vietnam Utara berhaluan komunis yang lainnya beraliran demokrasi ala Amerika Serikat. Kini, kedua Vietnam sudah bersatu dalam aliran komunis.

Negara Komboja, dulu terbelah dua, tetapi dewasa ini berhasil bersatu kembali. Di benua Eropa, karena perbedaan faham, Jerman pecah menjadi dua, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Setelah tembok Berlin diruntuhkan oleh mereka, kedua bangsa dan negara itu sepakat menjadi satu bangsa, yakni Jerman.

Kembali ke Indonesia, hendaknya kita mampu mengkaji secara cermat terhadap kondisi paparan terdahulu, yang berkaitan dengan negara yang sudah terpecah belah, negara –negara yang masih perang saudara dan negara yang berhasil bersatu kembali.

Bagi bangsa ini, akan jauh lebih baik jika bertekad bulat tetap bersatu dan mempertahankan NKRI yang yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kita sudah diwarisi oleh pendahulu. Kita bangun dengan segala upaya untuk kesejahteraan bangsa, sebab memang itulah tujuan berbangsa dan bernegara.

Penulis adalah Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957