Politisi Indonesia Dilanda Demam Evaluasi Presiden

0
Ketua PPK Kosgoro 1957, Isdiyono (suarakarya.co.id/Pramuji)

Oleh: Isdiyono

Entah  kurang dan kehabisan bahan, atau bahkan mungkin hanya karena iseng dan ingin lebih menonjolkan namanya. Saat ini banyak politis yang rajin membahas perilaku kinerja pemimpin negara pada masa lalu. Mereka memberikan penilaian yang pararel dengan sudut pandang dan kepentingannya atau sesuai dengan seleranya masing-masing. 

Namun sayangnya, mereka kurang mendasarkannya pada kondisi dan situasi pada saat para presiden memimpin negara kala itu dan mengukurnya dengan kondisi masa kini. Sehingga dalam pembahasannya di forum itu terlihat cukup emosinal dan kurang relevan.

Suatu contoh, diantaranya ketika menyoroti kepemimpinan era Bung Karno yang pada waktu itu penuh dengan iklim revolusioner. Era itu masih kental diwarnai oleh anti penjajahan dan perlawanan kepada segala bentuk penjajahan (eksplotasi oleh bangsa terhadap bangsa, dan eksplotasi kelompok bangsa terhadap  bangsanya sendiiri).

Jika diukur dengan situasi pada masa kini, sebaiknya para pembicara dalam forum itu, memiliki kepiwaian dan kemampuan memilah-milah yang berkesesuaian.

Sebagai contoh, saat ini  masih berlangsung dominasi (bentuk penjajahan) ekonomi dan budaya  oleh negara kuat terhadap negara yang lemah (berkembang).  Mereka pasti  tetap berusaha  dengan bebagai upaya  untuk menguasai bidang ekonomi dan memaksakan corak budayanya ke negara lain agar tetap tergantung  kepadanya.

Dengan bahasa yang sederhana, ekspor dan corak budaya dari negara kuat, tetap mengalir dan eksis ke negara berkembang.  Dan ini perlu solusi yang tepat untuk dibahas bersama.

Pada sisi lain, yang paling relevan untuk direnungkan dan ditanggulangi pula di negeri kita, , diantaranya masih adakah jiwa dan sikap kita yang anti penindasan dalam segala bentuk dan manifestasi oleh penguasa terhadap rakyat.

Pada dewasa ini, masih mudah dijumpai para pemimpin yang hanya mampu memikirkan dan mementingkan diri dan kelompoknya. Mereka melakukan tugas dan kewajibannya, dengan para meter hanya untuk kepentingan  sendiri dan teman. Dengan kekuasaan itu sangat kental bernuansa menindas atau mengeksploitasi rakyat.

Contoh konkretnya, para koruptor yang  terdiri berbagai pejabat publik, baik eksekutif  maupun yudikatif, dengan sadar menindas dengan menggerus dana yang diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan bangsa.  Hal ini dapat dikonotasikan dengan pinindasan oleh kelompok (koruptor dan gratifikator) terhadap rakyat (kelompok lemah).

Guna menghapuskannya perilaku ini, yang cocok  harus selalu dijiwai (sikap dan semangat revolusioner) dan langkahnyapun yang revolusioner pula dari para penilai dalam pembahasannya untuk memberantas perilaku yang merampas yang bukan haknya.  Jiwa dan semangat itu yang seharusnya selalu dikobarkan pada masa kini.

Pada sisi lain, kitapun tahu sebagai presiden, khusus Bung Karno,  tidak menumpuk harta kekayaan, tetapi hidup dalam keadaan yang biasa dan tidak berlebihan,  bahkan ketika wafat masih dalam status orang hukuman.  Namun beliau tetap mendapat penghormatan dan simpati besar oleh Bangsa Indonesia. Dan  oleh Pemerintah Republik Indonesia, Bung Karno dianugerahi gelar Proklamator.

Dalam menyoroti kepemimpinan Presiden Suharto, bukan karena kesuburan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) saja, akan tetapi hasil yang dicapai pelaksanaan pembangunan yang didasari oleh penyelenggaraan Pelita (pembangunan lima tahun) yang terprogram seperti yang  tertuang dalam GBHN. Buah karyanyapun langsung dapat dinikmati bangsa Indonesia. Itulah yang seyogyanya dipilih untuk dibahas dan dicontohkan.

Walaupun beliau tidak berhasil menghantarkan  take off bangsa Indonesia seperti yang dicita-citakan, yang disebabkan kondisi global yang tidak mendukung. Demikian pula  para presiden lainnya selama memimpin di negeri ini, walaupun tidak besar dan kurang popular, pasti mempunya karya yang bermanfaat bagi  bangsa serta tercatat dalam sejarah Bangsa Indonesia dan itu wajib diapresiasi secara wajar.

Kita harus pula memahami, , dibalik itu semua, sebagai manusia, memang ditakdirkan menjadi gudang tidak kesempurnaan ,  demikian para beliau pasti mempunyai kesalahan. Namun karya yang baik dari para presiden itu, kita wajib berikan apresiasi dan disuri teladani dengan ikhlas.  Sedangkan yang kurang cocok, kita abaikan. Itulah langkah yang terpuji dan sangat  bijaksana. Janganlah  bersifat munafik, dengan menilai secara negatif.

Mengutip apa yang pernah dikatakan Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 HR. Agung Laksono, yang mengimbau semua pihak supaya tidak mempublikasi yang terkait dengan  kekurangan itu yang tidak ada relevansinya dengan kondisisi  terkini.  Juga bagi para petugas kampanye setiap pasangan calon presiden, wajib membantu pula dengan kepiwaian masing-masing memilah dan memilih pokok bahasan yang mendukungnya, misalkan visi dan misi para pasangan itu.

Karena jika mengobral ujaran yang dinilai negatif pada kinerja yang dinilai “kurang” pada kepemimpinan  masa lalu, tidak ada manfaatnya. Bahkan dapat mememperkeruh suasana.. Bisa jadi akan menimbulkan situasi yang tidak nyaman dan ketidak ketenangan di masyarakat,.

Pasti kita mengetahui dan menyadari dengan sungguh-sungguh, jikalau menjelang  dan pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019,  negara dalam keadaan  tidak kondusif, akibat yang akan terjadi dari ucapan dan perilaku yang  diwarnai oleh  lontaran ujaran yang bersifat mengadu domba itu.

Kita juga pasti memahami akan dapat semakin lebih meruncing situasinya, bilamana para pelontar kata tidak mampu mengendalikan diri atau bahkan menyebar luaskan ucapan yang kesemuanya dapat menumbuhkembangkan polarisasi masyarakat luas yang setuju terhadap masing-masing pendapat yang diucapkan.

Masyarakat akan menjadi terbelah-belah,  yang mau atau tidak mau pasti berpengaruh dan mengganggu terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan yang lebih tragis lagi, jika kita tidak akan mampu menyelenggarakan pesta demokrasi yang akbar itu di tahun 2019 dengan baik. Atas dasar itu, sebaiknyalah mengakhiri perlontaran ucapan sejenis.

Supaya berhasil meraup simpati para pemilih, baik oleh para Caleg maupun pasangan calon presiden dan wakilnya,  carilah issu positif yang mempunyai relevansi dengan misinya yang mudah  dimengerti oleh para calon pemilih pada pemilu raya tahun 2019 .

Baiknya, dihindarkan mengobral omongan di luar konteks. Bilamana kekisruhan di masyarakat tetap terjadi akibat perilaku dan ucapan oleh para penyebar lontaran yang dinilai negatif,  kalianlah yang bertanggung jawab dan menanggung dosa. Kita akan malu kepada bangsa lain.

Penulis adalah Ketua PPK Kosgoro 1957