GORONTALO (Suara Karya): Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo Idris Rahim, Senin (19/11/2018), meminta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menjadi mitra kritis pemerintah.
Menurut dia, KNPI dapat mengambil peran dengan bersikap kritis untuk memberi masukan kepada pemerintah dalam membangun.
KNPI juga diminta turut menyukseskan Delapan Program Unggulan Pemprov Gorontalo seperti di bidang pendidikan, ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup, maupun pariwisata.
Sebelumnya, wagub membuka Musyawarah Derah (Musda) ke V Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi Gorontalo di Bandayo Yiladiya, Kota Gorontalo, Minggu (18/11).
“Musda itu harus dilaksanakan setiap organisasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut. Pelaksanaan Musda kali ini menunjukkan DPD KNPI Provinsi Gorontalo adalah satu organisasi yang dinamis,” ujarnya.
Idris mengatakan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang independen, yang kiprahnya dalam membangun bangsa sudah sangat panjang.
Ke depan, KNPI diharapkan menjadi organisasi kepemudaan yang terdepan dalam mendorong persatuan dan kesatuan bangsa.
Idris Rahim mengajak DPD KNPI menyusun dan merumuskan program kerja yang dapat disinergikan dengan program Pemprov Gorontalo.
“Suksesnya program pemerintah sangat tergantung pada dukungan seluruh komponen bangsa, termasuk pemuda. Kalau ada program KNPI untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu dapat disinergikan dengan program yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo,” katanya.
Sementara itu terkait pemilihan pengurus DPD KNPI Provinsi Gorontalo yang menjadi salah satu agenda Musda, dia berharap selalu mengedepankan kekeluargaan, persatuan dan kesatuan.
Ia menyebut tiga kriteria pemimpin, yaitu mau, mampu, serta sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI.
“Mudah-mudahan melalui Musda ini akan terpilih pemimpin yang mampu dan memiliki kredibilitas yang baik dalam memimpin pemuda Gorontalo,” imbuhnya.
Musda ke V DPD KNPI Provinsi Gorontalo bertajuk “Generasi Milenial Sebagai Tulang Punggung Bangsa dan Daerah Untuk Mengawal NKRI”. (Eisenhower Kalengkongan)