43 Persen Peserta Nunggak, BPJS Kesehatan Tekor Biaya Persalinan

0

JAKARTA (Suara Karya): Saat ini ada kecenderungan di kalangan ibu hamil untuk mendaftar kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) satu bulan jelang persalinan. Setelah keluar rumah sakit, mereka tak pernah lagi membayar iuran bulanan alias menunggak.

“Perilaku “adverse selection” di segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) ini membuat tekor BPJS Kesehatan hingga lebih dari Rp200 miliar,” kata Asisten Deputi Bidang Riset Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, Citra Jaya dalam acara “Ngopi Bareng JKN”, di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Acara bertema “Upaya Penanggulangan Perilaku Adverse Selection dalam Layanan Persalinan” juga menghadirkan pembicara lain, yaitu Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Meiwita P Budiharsana dan Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf.

Citra menjelaskan, persalinan merupakan salah satu jenis layanan kesehatan yang paling banyak menyerap biaya dalam penyelenggaraan Program JKN. Untuk itu, BPJS Kesehatan melakukan analisis terhadap perilaku peserta JKN segmen PBPU yang hamil.

“Hasilnya, ada 64,7 persen ibu hamil yang baru menjadi peserta JKN satu bulan sebelum dapat layanan persalinan. Dari jumlah itu, 43,2 persen dari mulai menunggak iuran satu bulan setelah persalinan. Perilaku adverse selection ini merugikan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Disebutkan, dana yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk biaya persalinan pada 2018 sebesar Rp309 miliar. Angka itu terbilang besar, karena 70 persen persalinan diselesaikan lewat operasi caesar. Sementara pemasukan dari iuran kepesertaan sebanyak Rp102 miliar.

“Dana tekornya mencapai lebih dari Rp206 miliar. Jika peserta membayar iuran minimal 6 bulan sebelumnya, lalu rutin setelah persalinan maka selisih antara pengeluaran dengan pendapatan tak terlalu jauh. Angkanya sekitar Rp100 miliaran,” ucap Citra Jaya.

Untuk meminimalisasi terjadi adverse selection, lanjut Citra, Indonesia bisa belajar dari beberapa negara yang berhasil dalam meningkatkan kepatuhan bagi peserta yang sedang hamil atau merencanakan kehamilan dalam membayar iuran.

Alternatif pertama, disebutkan, program JKN harus memberlakukan masa tunggu (waiting period) selama 6 bulan. Artinya, jaminan manfaat layanan persalinan baru bisa diperoleh jika seseorang sudah terdaftar sebagai peserta sejak 6 bulan lalu.

“Skema masa tunggu dalam layanan persalinan adalah hal lumrah dilakukan di berbagai negara seperti Filipina, Thailand, Vietnam dan Ghana, mengingat masa persalinan relatif bisa diperkirakan waktunya,” tutur Citra.

Di Ghana, Citra menegaskan, kebijakan masa tunggu untuk layanan persalinan diberlakukan selama 6 bulan. Sementara di Filipina selama 6 bulan, ditambah pembayaran iuran di muka minimal 3 bulan. Di Vietnam, masa tunggu selama 12 bulan, ditambah pembayaran iuran di muka minimal 6 bulan.

“Di Thailand bahkan lebih lama lagi yaitu 15 bulan, ditambah pembayaran iuran di muka minimal 7 bulan,” ucapnya.

Alternatif kedua, menurut Citra, bisa dilakukan dengan memberlakukan urun biaya untuk layanan persalinan. Amerika merupakan salah satu negara penyelenggara jaminan sosial yang menerapkan kebijakan tersebut.

“Di Indonesia, kebijakan mengenai urun biaya telah diatur dalam Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Pasal 81) dan Permenkes No.51 Tahun 2018 (Pasal 9) tentang Besaran Urun Biaya,” katanya.

Citra mengakui alternatif kedua akan memberatkan pengeluaran peserta dan tidak memberi efek jera terhadap perilaku adverse selection.

“Alternatif ketiga yang diterapkan di negara lain adalah pembayaran iuran untuk 12 bulan di muka setelah dapat layanan persalinan. Hal itu penting untuk memastikan terjaminnya pelayanan kesehatan rutin bagi ibu dan bayinya selama satu tahun ke depan,” kata Citra.

Hal senada dikemukakan Prof Meiwita Budiharsana. Ia mengakui program JKN telah meningkatkan proses persalinan oleh tenaga medis dari sebelumnya 43 persen menjadi 63 persen. Padahal untuk menaikkan angka hingga 20 persen bukan persoalan mudah.

“Sejak tahun 80-an hingga 2007, angka persalinan di sarana medis tak beranjak dari 43 persen. Angka itu naik perlahan saat program JKN diterapkan pada 2014 lalu. Hingga 2017 lalu, angka persalinan di sarana kesehatan mencapai 63 persen,” ucapnya.

Karena itu, Prof Meiwita berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan masa tunggu untuk membantu keuangan program JKN. Karena jika program JKN “ambruk” karena lilitan hutang, hal itu akan berdampak terhadap capaian persalinan di sarana medis. (Tri Wahyuni)