88 Persen Sekolah di Wilayah 3T Dinilai Layak Belajar Tatap Muka

0
(Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Sekitar 88 persen sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan) layak ikuti pembelajaran tatap muka. Karena sekolah tersebut berada di zona hijau dan kuning, merujuk pada peta zonasi risiko corona virus disease (covid-19).

“Selain berada di zona aman, sekolah di wilayah 3T juga minim akses listrik dan internet. Jadi belajar tatap muka adalah opsi yang bisa dilakukan agar hak anak atas tetap terpenuhi selama pandemi,” kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah (Paudasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jumeri dalam acara Bincang Sore secara virtual, Kamis (13/8/20).

Selain itu, lanjut Jumeri, pembukaan kembali sekolah di wilayah 3T akan berdampak positif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Karena sosialisasi dengan teman sebaya merupakan bagian dari proses tumbuh kembang anak.

Meski sudah dapat “lampu hijau” untuk membuka kembali sekolah, berdasarkanSurat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyesuaian Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, satuan pendidikan tetap harus berhati-hati.

“Protokol kesehatan tetap harus dilaksakan secara ketat. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa dipergunakan untuk menyiapkan fasilitas terkait penerapan protokol kesehatan,” ucapnya.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat menurut Jumeri, menjadi penting untuk menghindari munculnya cluster baru penularan covid-19 di satuan pendidikan. Jika satuan pendidikan terindikasi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan tersebut.

“Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat,” katanya menegaskan.

Demi keamanan dan kenyamanan peserta didik, pembukaan satuan pendidikan di zona kuning harus atas izin Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat. Kepala sekolah juga harus mengisi daftar periksa pencegahan covid-19 yang diverifikasi Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jumeri meminta sekolah agar taat terhadap ketentuan, yaitu pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas. Untuk SD, SMP, SMA dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas menjadi 18 peserta didik.

“Untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) yang awalnya 5-8 menjadi 5 peserta didik per kelas. Untuk PAUD dari standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi 5 peserta didik per kelas,” tuturnya.

Ditambahkan, begitu pun pada jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi. Caranya, lewat sistem pergiliran rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Satuan pendidikan yang berada di zona hijau dan kuning wajib memenuhi seluruh daftar periksa yang mengacu pada protokol kesehatan. Sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan dari pemda/kanwil, kepala sekolah, komite sekolah dan orangtua.

“Jika ada satu orangtua yang tak setuju, maka peserta didik harus tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa ke sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Junaidi menuturkan, kondisi geografis Kabupaten Nunukan terdiri dari tiga kategori yaitu kategori perkotaan, seperti Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan; kategori pulau terluar seperti Kecamatan Sebatik; dan kategori daerah 3T yang terisolir dan hanya memiliki akses udara seperti Kecamatan Krayan.

“Hampir 30 persen wilayah Kabupaten Nunukan tidak ada jaringan internet sehingga tenaga pendidik harus aktif mengunjungi rumah peserta didik, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Berdasarkan peta zonasi risiko covid-19 yang bersumber dari https://covid19.go.id per 13 Agustus 2020, ada 33 kabupaten/kota di zona merah, 222 kabupaten/kota di zona oranye, 177 kabupaten/kota di zona kuning dan sisanya 82 kabupaten/kota di zona hijau dan zona tidak terdampak. (Tri Wahyuni)