Ada 19.000 Desa Tanpa PAUD, Ribuan Kades Nyatakan Komitmen!

0

JAKARTA (Suara Karya): Lebih dari 1.000 kepala desa (kades), lurah dan aparatur desa dari seluruh Indonesia menyatakan komitmennya untuk memperkuat Program Satu Desa Satu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Berkualitas. Upaya itu guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul di desa.

Komitmen tersebut disampaikan dalam seminar nasional kepala desa bertema “Menuju Pendidikan Desa Berkualitas, Melalui Penyelenggaraan PAUD Berkualitas di Desa”, yang digelar secara daring, Kamis (24/2/22).

Seminar digelar bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), serta Kementerian Dalam Negeri.

Kepala desa yang hadir berasal dari desa yang sama sekali belum memiliki satuan PAUD, atau sudah memiliki satuan PAUD namun belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya menyebut masih banyak tugas yang harus dilakukan dalam pengembangan PAUD. Tantangannya pun terbilang besar. Karena hngga saat ini masih ada sekitar 19 ribu desa belum punya satuan PAUD.

“Padahal usia dini 0-6 tahun merupakan usia emas, dimana perkembangan manusia saat itu terjadi sangat pesat baik dari sisi kognitif, bahasa, sosial, emosional dan moralitas,” ujar Nadiem.

Karena itu, Nadiem berharap, kepala desa ikut memberi perhatian pada PAUD. Karena menjadi hak anak mendapat pendidikan sejak dini. “Nantinya, jangan hanya dibangun satu PAUD, tetapi sesuaikan dengan jumlah anaknya. Dan yang terpenting, PAUD tersebut harus berkualitas,” ucap Nadiem menegaskan.

Pentingnya PAUD juga ditegaskan Menteri Desa PDTT, Halim Iskandar. Pihaknya telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat global. Dan salah satu target dari SDGs di tingkat Desa adalah pendidikan desa berkualitas.

“Pendidikan berkualitas yang tersedia di lingkungan desa juga harus dinikmati seluruh anak usia dini di Indonesia, yang tersebar di sekitar 80 ribu desa di seluruh nusantara,” ujarnya.

Hadirnya layanan PAUD berkualitas di setiap desa, ditegaskan oleh kedua menteri, sangat dipengaruhi oleh kepala desa, lurah, dan aparatur desa lainnya. Mereka merupakan garda depan pembangunan daerah.

“Para kepala desa yang hadir hari ini diharapkan dapat meneruskan program-program pemerintah ke masyarakat, guba mewujudkan pendidikan berkualitas di desa,” tutur Halim Iskandar.

Giat pembangunan PAUD di desa meliputi pengembangan kapasitas guru dan pendidik, pengelolaan insentif guru dan pendidik, implementasi program Pemberian Makanan Tambahan untuk mencegah stunting, serta pembangunan sarana dan prasarana PAUD.

Disebutkan elemen-elemen PAUD Berkualitas, yaitu kualitas proses pembelajaran, kemitraan dengan orangtua, dukungan terhadap layanan esensial di luar layanan pendidikan, serta adanya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang baik.

Mendikbudristek Nadiem menambahkan, PAUD saat ini didukung 2 inovasi yang baru saja diluncurkan, yakni Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar yang memungkinkan guru mengembangkan pembelajaran berpusat pada murid, mempertimbangkan karakter potensi dan keragaman peserta didik serta kondisi sekolah masing-masing.

Selain itu, reformasi kebijakan BOP PAUD yang dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Sekarang nilai satuan BOP PAUD bervariasi sesuai tingkat kemahalan daerah, penyaluran langsung ke rekening satuan pendidikan, dan pemanfaatannya jadi lebih fleksibel.

“Hal itu welaras dengan program pembangunan desa yang berkelanjutan dimana setiap desa punya karakteristik yang unik dan harus jadi kekuatan pembangunan desa itu sendiri,” ucap Mendikbudristek menegaskan.

Reformasi kebijakan BOP PAUD yang diluncurkan pada 15 Februari 2022 itu menetapkan satuan PAUD dapat menerima secara langsung BOP tersebut sepanjang memiliki izin penyelenggaraan, memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), memiliki data yang mutakhir dalam DAPODIK, dan peserta didik memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Metode perencanaan dan pelaporan penggunaan BOP juga telah diotomasi melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Kepala desa akan belajar beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk membentuk, meresmikan dan mengelola PAUD berkualitas. Menjadikan PAUD sebagai prioritas pembangunan desa, memasukkan ke dalam berbagai instrumen kebijakan dan penganggaran, serta menjadikan titik untuk berkolaborasi lintas pihak dan lintas sektor,” ujarnya.

Kepala Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Sujianto, yang menjadi salah satu narasumber berbagi kiatnya. Katanya, visi dan misi Kepala Desa tentang PAUD perlu dikuatkan dalam regulasi desa, mulai dari RPJMDes, dukungan penganggaran melalui APBDEs, hingga peraturan desa seperti Perdes Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan secara aktif para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dalam sosialisasi pentingnya PAUD. Termasuk mengoptimalkan peran nyata Bunda PAUD Desa sebagai motor penggerak pelaksanaan kegiatan PAUD di Desa.

Pemerintahan Desa juga perlu langsung bergerak memberi dukungan baik dalam bentuk anggaran kegiatan, maupun regulasi kebijakan. Hal itu dimulai dari bantuan mengurus akte notaris, bantuan sarana prasarana dan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD, hingga pengalokasian biaya pelatihan Diklat PAUD bagi semua pendidiknya. (Tri Wahyuni)