Adukan Pelanggaran SKB 3 Menteri ke Portal Kemdikbud!

0
Mendikbud Nadiem Makarim. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Pelanggaran terhadap pelanggaran Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Pakaian Seragam dan Atribut Keagamaan di Sekolah Negeri dapat diadukan secara online ke alamat http://kemdikbud.lapor.go.id atau email pengaduan@kemdikbud.go.id

“Partisipasi masyarakat dalam penerapan SKB 3 Menteri ini diperlukan agar tidak terjadi lagi kasus intoleransi di sekolah, apalagi sekolah milik pemerintah,” kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam penandatanganan SKB 3 Menteri tentang Pakaian Seragam dan Atribut Keagamaan di Sekolah Negeri, yang digelar secara daring pada Rabu (3/2/2021).

Dua menteri lain adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Penandatanganan SKB tiga menteri itu merupakan buntut dari kasus intoleransi yang terjadi di sebuah sekolah negeri di Sumatera Barat belum lama ini, dimana siswa non-muslim diwajibkan menggunakan jilbab selama di sekolah.

Selain itu, lanjut Nadiem, masyarakat juga bisa melapor pelanggaran dengan datang langsung ke Unit Layanan Terpadu (ULT) di Gedung C Kemdikbud, Jalan Sudirman Jakarta atau lewat pusat panggilan 177 dan portal ULT di http://ult.kemdikbud.go.id/.

Dalam SKB 3 Menteri itu Mendikbud menegaskan, hak menggunakan pakaian seragam dengan atribut keagamaan di sekolah negeri ada pada individu bersangkutan, bukan keputusan sekolah atau pemerintah daerah.

Karena itu, Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang penggunaan seragam dengan atribut keagamaan. Konsekuensinya, Pemda dan kepala sekolah diminta mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut keagamaan paling lama 30 hari sejak keputusan itu ditandatangani.

Jika terjadi pelanggaran atas keputusan bersama itu, maka sanksi akan diberikan kepada pihak pelanggar. Yaitu Pemda memberi sanksi kepada kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan gubernur memberi sanksi kepada bupati/walikota.

Sanksi juga diberikan dari Kemdagri kepada gubernur. Sedangkan sanksi yang diberikan Kemendikbud kepada sekolah berupa penangguhan dana BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar,” kata Nadiem menegaskan.

Hadir pula dalam acara itu perwakilan dari organisasi guru dan tenaga kependidikan, organisasi keagamaan, serta organisasi terkait kependidikan lainnya, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Arifin Junaidi, pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Saur Hutabarat dan perwakilan dari Yayasan Cahaya Guru, Heny Supolo.

Selain itu, hadi pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Eva Latifah, Perkumpulan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, David Tjandra, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Vinsensius Darmin Mbula Federasi Serikat Guru Indonesia, Fahrisa Marta serta perwakilan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Hermin Tri Prasetyo.*