Agar Bantuan Tak Mubazir, KPAI Minta Kuota Internet Umum Ditambah

0
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti. (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) agar kuota bantuan internet umum dapat ditambah. Karena kuota sebesar 5 gigabyte (GB), kemungkinan tidak akan cukup untuk pembelajaran.

“Supaya bantuan tak mubazir, sebaiknya kuota internet umum ditambah. Karena siswa lebih banyak pakai aplikasi untuk mendukung pembelajaran, ketimbang platform pembelajaran,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam siaran pers, Selasa (22/9/20).

Retno memaparkan hasil survey tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan KPAI kepada sejumlah siswa secara daring pada akhir April 2020 lalu. Terungkap, penugasan maupun diskusi dengan guru kebanyakan melalui aplikasi whatsApp (WA), email dan media social lain seperti Instagram (IG) maupun Facebook (FB).

“Siswa menggunakan platform belajar lebih sedikit dibanding aplikasi. Karena tugas selalu diberikan guru lewat grup WA. Siswa juga sering mengunduh video, searching google dan media social untuk mendukung pembelajaran. Lalu bagaimana bisa, kuota untuk umum malah lebih kecil,” ucap Retno mempertanyakan.

Hasil survey secara rinci disebutkan, responden saat interaksi PJJ secara daring melalui chatting menggunakan aplikasi WA/Line/Telegram/IG sebanyak 87,2 persen, lakukan zoom meeting sebesar 20,2 persen, video call WA 7,6 persen dan telepon sebesar 5,2 persen.

“Itu artinya, mayoritas siswa memakai aplikasi yang lebih membutuhkan kuota umum. Aplikasi Zoom meeting, misalkan, hanya digunakan guru sebesar 20 persen saja dari total 1700 responden siswa,” tuturnya.

Hasil survey juga menunjukkan, penugasan yang paling tidak disukai siswa adalah membuat video dan foto, selain butuh memori besar di gadget, juga menghabiskan kuota besar saat mengirim melalui aplikasi WA guru atau media sosial lainnya.

“Mengirim atau menerima video kiriman, semua butuh kuota besar, sehingga 5 GB kuota umum itu rasanya terlalu sedikit. Dari survey KPAI, tugas mengirim video mencapai 55 persen dari 1700 responden,” katanya.

Masih dari hasil survey, Retno menyebut, hanya 43,3 persen guru yang pakai platform pembelajaran. Dari jumlah itu, 65 persen memakai google classroom, 24,5 persen platform Ruang Guru, Rumah Belajar, Zenius dan Zoom. Sedangkan aplikasi WhatsApp sebanyak 10 persen.

“Kuota belajar yang diberikan ke peserta didik itu spesifikasinya seperti apa, apakah aplikasi itu jadi mitra Kemdikbud atau semua aplikasi dapat dipergunakan tanpa terikat pada provider tertentu. Sehingga peserta didik dapat memanfaatkan kuota belajar secara maksimal,” ucap Retno.

Seperti diberitakan, Kemdikbud menggelontorkan dana hingga Rp7,2 trilyun untuk bantuan kuota internet bagi siswa, guru jenjang, dosen dan mahasiswa. Adapun bantuannya, siswa PAUD dapat 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB.

Untuk siswa Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) sebesar 35 GB, dengan rincian 5 GB kuota umum dan 30 GB kuota belajar. Untuk guru dapat 42 GB, dimana 5 GB untuk umum dan sisanya kuota belajar. Di jenjang pendidikan tinggi, baik dosen maupun mahasiswanya dapat 50 GB, dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

Merujuk pada hasil survey tersebut, Retno menilai, bantuan kuota internet yang diberikan pemerintah berpotensi akak mubazir. Karena selama ini, pembelajaran lebih banyak menggunakan kuota internet umum.

“Seharusnya bantuan dapat membantu siswa agar bisa tetap belajar di masa pandemi, bukannya menguntungkan pihak provider karena banyak kuota data yang tidak terpakai,” ucapnya.

KPAI mengusulkan agar provider mengeluarkan kartu khusus untuk pelajar, yang kuotanya sesuai untuk kebutuhan pembelajaran. Jadi kartu itu hanya digunakan siswa dan tidak diperjual belikan. Selain itu, masa aktif kartu itu dibatasi hanya untuk 1,3 dan 6 bulan. Pembatasan masa aktif supaya kartu tidak disalahgunakan.

“Pembagian kartu dilakukan oleh sekolah. Kartu tersebut harus diambil orangtua secara langsung secara bergiliran harinya, agar tidak menimbulkan kerumunan orang di sekolah. (Tri Wahyuni)