Agar Dana BOS Tepat Guna, Sekolah Didorong Manfaatkan Rapor Pendidikan!

0

CIREBON (Suara Karya): Dinas Pendidikan Kota Cirebon terus mendorong sekolah untuk segera memanfaatkan Rapor Pendidikan. Hal itu tak saja berguna untuk perbaikan kualitas pembelajaran, tetapi dalam penyusunan dana BOS agar tepat guna.

“Saat ini, hampir 100 persen sekolah di Kota Cirebon sudah memanfaatkan Rapor Pendidikan,” kata Kepala Bidang Kepala Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Lili Chauliyah di Cirebon, Senin (21/11/22).

Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Icip Suryadi.

Sebagai informasi, Rapor Pendidikan merupakan Program Merdeka Belajar Episode 19 yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) pada April 2022 lalu.

Rapor Pendidikan merupakan platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan saat ini lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dalam sistem yang terintegrasi.

Data yang dicantumkan dalam Rapor Pendidikan merupakan hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang telah dilakukan di seluruh satuan pendidikan. Melalui data itu, pemerintah daerah (Pemda) maupun satuan pendidikan dapat mengakses hasil ANBK sebagai bahan evaluasi pendidikan.

Lili menuturkan, sosialisasi Rapor Pendidikan dilakukan dengan mendatangkan narasumber yang memang pakar di bidangnya. Semua sekolah diundang untuk memahami sistem evaluasi pembelajaran terbaru tersebut.

“Pada rapor pendidikan, semua sekolah harus melakukan tiga prinsip. Pada tahap bantuan, sekolah diminta mengidenfikasi kekurangan dari sekolahnya,” ujarnya.

Setelah itu, lanjut Lili, sekolah diminta melakukan refleksi atas kekurangan yang dimiliki. Prinsip ketiaga adalah segera benahi kekurangan itu agar pembelajaran menjadi lebih baik lagi.

“Adanya rapor pendidikan, sekolah merasa sangat terbantu. Mereka dapat mengindentifikasi secara mandiri permasalahan yang ada, sehingga dapat menggunakan data itu untuk penyusunan rencana kebutuhan dana BOS agar tepat guna,” ucapnya.

Lewat rapor pendidikan, Lili menambahkan, kepala sekolah selaku manajer dapat merealisasikan dana BOS sesuai dengan kondisi sekolah. “Setelah tahu kekurangannya, sekolah dapat memasukkan ke Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sesuai ‘penyakit’ dan ‘obat’ yang dibutuhkan,” katanya menegaskan.

Kemudahan lain yang ditawarkan Kemdikbudristek adalah Platform Sistem Informasi Pengadakan (SIPLah). Sehingga sekolah tidak perlu repot dalam memilih penyedia/rekanan sendiri. Karena hal itu akan menguras tenaga dan pikiran.

“Lewat SIPLah, sekolah dipermudah mencari barang yang dibutuhkan sekolah. Karena tak perlu repor lagi dalam mencari perusahaan pengadaan barang dan jasa,” ujar Lili.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Cirebon, Euis Sulastri berharap pengadaan barang dan jasa di platform SIPLah dapat diperbanyak lagi. Karena cukup banyak barang dan jasa yang dibutuhkan tidak ada dalam SIPLah.

“Saya waktu itu butuh perkusi untuk lomba siswa. Tapi di SIPLah hanya ada gendang. Akhirnya barang tersebut tidak bisa diklaim,” ujarnya.

Begitu pun dengan kebutuhan guru musik atau olahraga untuk mendukung kegiatan ekstrakulikuler. Karena kebutuhan itu tidak terakomodir dalam dana BOS, maka rencana pengadaan guru khusus kesenian itu terpaksa ditunda. (Tri Wahyuni)