Agar Lebih Dinamis, Urusan Bahasa Kini Diputuskan Kepala Badan

0

JAKARTA (Suara Karya): Pembakuan dan kodifikasi kaidah Bahasa Indonesia, yang sebelumnya diputuskan di tingkat menteri, kini diserahkan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Penyerahan tanggung jawab tersebut tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 yang ditandatangani pada 28 Juli lalu. Peraturan tersebut memuat aturan baru tata cara pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia yang terus berkembang.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Prof Endang Aminudin Aziz dalam taklimat media secara daring, Selasa (31/8/21) menjelaskan, peraturan menteri tersebut dibuat sebagai respon atas pesatnya pertumbuhan bahasa Indonesia saat ini.

“Ini merupakan respon terbaik menjawab tantangan zaman, dimana bahasa Indonesia juga berkembang secara dinamis,” katanya.

Dengan adanya mandat tersebut, maka Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang ditetapkan pada 2015 lalu dinyatakan tak berlaku. Sebagai gantinya, PUEBI diterbitkan kembali lewat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Nomor 0321/I/BS.00.00/2021.

“Upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan bahasa dalam bidang hukum. Nantinya PUEBI akan disempurnakan. Waktunya pas sekali, karena perubahan itu paling cepat 5 tahun sekali,” ujarnya.

PUEBI adalah bagian dari pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa, berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

Keputusan lain, menyangkut tata bahasa, kamus, ensiklopedia (Kamus Bahasa Indinesia), glosarium atau rekaman tuturan akan dilakukan secara bertahap.

Ditanyakan soal PUEBI terbaru, Prof Aminudin mengatakan, hal itu sedang disusun. Nantinya PUEBI terbaru bisa dilihat melalui laman Badan Bahasa. “Tidak ada aplikasi khusus PUEBI. PUEBI dapat diakses melaui laman Badan Bahasa https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf,” ujarnya.

Ditambagkan, penambahan kosa kata dan istilah baru hingga saat ini masih terus terjadi. Bahkan, di masa awal pandemi covid-19 bermunculan ratusan kosa kata dan istilah baru, yang minta dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia.

Perkembangan tak kalah pesat juga datang dari bahasa daerah, kesehatan dan teknologi informasi. Semuanya akan dibukukan dan dikodifikasi terlebih dahulu, sebelum akhirnya masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Endang Aminudin mengajak semua kalangan, terutama pemerhati Bahasa Indonesia memberi masukan terkait perkembangan bahasa di masyarajat. Berkat peraturan baru tersebut, pihaknya memiliki keleluasaan untuk menetapkan keputusan. (Tri Wahyuni)