Agar Optimal, BRIN akan Menata Kembali Kerja Sama Luar Negeri

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sedang menata kembali kerja sama dengan luar negeri kedepan. Upaya itu dilakukan agar riset dan inovasi yang dilakukan memberi hasil yang optimal.

Demikian dikemukakan Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko dalam siaran pers, Kamis (27/5/21).

Handoko meminta kerja sama luar negeri ke depan lebih banyak dilakukan lewat skema ‘global platform’. Karena bakal menarik lebih banyak global talents di dalamnya.

“Indonesia harus berperan aktif membantu negara dengan kemajuan iptek dan inovasi di bawah Indonesia, melalui skema yang ada di Kementerian Luar Negeri. Misalkan, pelatihan tema tertentu di Indonesia, sehingga peserta dari mitra luar negeri akan dapat pengalaman tinggal di Indonesia. Selain belajar bidang keilmuannya,” tuturnya.

Terkait keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, Handoko menambahkan, sebaiknya disesuaikan dengan prioritas nasional dan yang memberi manfaat optimal.

“Jika kontribusi keanggotaan harus dibayarkan instansi penjuru, kita harus memperbanyak keuntungan buat Indonesia dalam berbagai bentuk, tak harus ‘cash’, tetapi juga bisa berupa ‘global engagement’ pada fasilitas riset yang dimiliki Indonesia, seperti kapal riset dan stasiun angkasa,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi untuk membahas kerja sama luar negeri di lingkungan kerja BRIN, Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik (KSKP), Nada Marsudi menyampaikan informasi terkini kerja sama bilateral, regional dan ‘multilateral’ di BRIN.

Informasi yang disampaikan cukup padat mengingat BRIN menjadi payung bagi kerja sama luar negeri bidang iptek dan inovasi di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bahkan kementerian dan lembaga lainnya.

“Saat ini terhitung ada lebih dari 15 negara aktif menjalin kerja sama dengan BRIN, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, India, Iran, Belarus, Australia, Austria, Turki, Belanda, Irlandia, Armenia, Viet Nam dan Filipina,” ujar Nada.

Untuk mengawal dan memonitor pelaksanaan kerja sama ‘bilateral’, menurut Nada, ada skema pertemuan komite bersama di bidang iptek dan inovasi yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun atau dua tahun sekali sesuai dengan kesepakatan antar negara.

“Implementasi kerja sama bisa berupa kerja sama riset bersama, pertukaran peneliti atau para ahli serta bentuk kerja sama lainnya,” ujarnya.

Disebutkan, program andalan dari setiap negara, misalkan Program Nusantara dengan Perancis, Program ‘Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development’ (SATREPS) dengan Jepang, Program ‘Newton Fund’ dengan Inggris dan lainnya.

Untuk kerja sama regional dan multilateral, lanjut Nada, BRIN secara aktif menjadi anggota dan perwakilan Indonesia di ASEAN ‘Committee on Science, Technology and Innovation’ (COSTI) dan APEC ‘Policy Partnership on Science, Technology and Innovation’ (PPSTI).

Selain itu masih ada kerja sama ‘Center for Science and Technology of the Non-Aligned and Other Developing Countries’ (NAM S&T Center), ‘International Institute for Applied Systems Analysis’ (IIASA), ‘Science and Technology in Society’ (STS) Forum, G20, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta beberapa organisasi internasional lainnya.

Kepala Biro Kerja Sama, Humas dan Umum Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Chris Dewanto menyampaikan, negara mitra strategis kerja sama dalam bidang penerbangan dan antariksa, diantaranya Amerika Serikat, Jepang, RRT, India, Korea Selatan, Inggris dan Perancis.

“Implementasi dari kerja sama bilateral selama ini adalah peningkatan kemampuan bagi para peneliti/perekayasa LAPAN dalam penguasaan teknologi stasiun bumi untuk pengendalian satelit, akses ke satelit mitra untuk melakukan ‘tracking’ objek antariksa, transfer teknologi, kegiatan riset bersama serta keuntungan teknis lainnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mila Kencana membeberkan institusinya memiliki banyak kerja sama dengan luar negeri.

Disebutkan, dalam kurun waktu 2018-2020 tercatat 79 naskah kerja sama bilateral ditandatangani oleh LIPI dengan rasio implementasi kerja sama lebih dari 70 persen. Jepang adalah negara paling banyak kerja sama, yaitu 26 kegiatan.

“Bentuk kerja sama meliputi hibah dan ‘joint’ fasilitas, peningkatan kapasitas, konferensi ilmiah, pertukaran peneliti, ekspedisi, beasiswa, publikasi serta ‘visiting scholar’,” tuturnya.

Mitra kerja sama LIPI pun beragam, disebutkan, mulai dari lembaga riset pemerintah, perguruan tinggi, industri, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lainnya. “LIPI akan evaluasi lagi kerja sama regional dan multilateral yang tidak lagi didanai Kementerian Luar Negeri. Hanya keanggotaan yang memberi manfaat maksimal yang diteruskan,” ujarnya.

Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Heru Umbara menyebutkan sejumlah pengakuan internasional atas kompetensi BATAN yang meliputi ‘the 2018, 2019 Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) Excellent Research Team of the Year’ serta beberapa program dari ‘International Atomic Energy Agency’ (IAEA) seperti ‘Technical Cooperation Program’, Collaborating Center, Fellowship’ serta ‘lead country coordinator project’ di kawasan Asia.

Ditambahkan, saat ini Indonesia memiliki reaktor berbasis internet. Reaktor Kartini di Yogyakarta itu berhasil dioperasikan melalui Wina.

Kerja sama bilateral BATAN dilakukan bersama Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Republik Korea, Argentina, Inggris, India, Australia, Pakistan dan Italia. Sedangkan kerja sama regional dan multilateral, selain IAEA, BATAN juga anggota dari ‘Food and Agriculture Organization of the United Nations’ (FAO).

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Humas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Chaidir mengemukakan negara mitra bilateral adalah dari Jepang, Inggris, Brunei Darussalam, RRT, Thailand, Swedia.

BPPT, lanjut Chaidir, juga aktif sebagai ‘focal point’ di beberapa organisasi internasional seperti ‘The Institute of Marine Engineering, Science and Technology’, ‘Subsonic Aerodynamic Testing Association’ (SATA) dan ‘The Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC). (Tri Wahyuni)