Agar Tepat Sasaran, Menko PMK: Digitalisasi Bansos Bisa Jadi Solusi

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai kehadiran digitalisasi bantuan sosial (bansos) mampu mengatasi kendala yang sering terjadi.

Kendala itu mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang tak tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Perlu ada opsi yang memanfaatkan digitalisasi. Misalkan, registrasi biometric lewat smartphone yang tak perlu kartu. Hal itu bisa mengatasi kendala dalam penyaluran bansos,” kata Muhadjir dalam acara bertajuk ‘Leaders Talk Opening Ceremony, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022’ yang digelar virtual, Senin (11/7/22).

Merujuk pada data Badan Pusat Stastistik (BPS) 2022 disebutkan, ada 204 juta pengguna internet di Indonesia dan 63 persen penduduk Indonesia adalah pengguna telpon seluler (BPS 2022).

“Melihat data itu, program digitalisasi bansos perlu dilakukan. Karena akan
mempermudah akses, memperluas cakupan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” ucap Muhadjir.

Menurut Menko PMK, bansos pada dasarnya telah disalurkan secara non-tunai jika merujuk pada arahan Presiden No 63 Tahun 2017, namun masih terbatas pada penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu program sembako dan PKH.

“Kendala sistem penyaluran bansos non-tunai masih sering terjadi. Seperti kondisi geografis dan infrastruktur non-tunai yang belum memadai, dan masih ditemukan KKS yang tidak dipegang oleh KPM atau dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH, sehingga perlu waktu untuk distribusi KKS,” ujarnya.

Untuk, lanjut Muhadjir, pihaknya harus melakukan pendalaman semua sektor. Karena disitulah kita tahu kelemahan teknis yang sangat penting. Sebetulnya kesalahan besar berawal dari kesalahan kecil.

Strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos mencakup 4 area prioritas yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Pertama, penguatan infrastruktur dan digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, dan koordinasi antar K/L.

“Area pertama mencakup peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung digitalisasi bansos dan kesiapan KPM dan e-merchant dalam pengetahuan dan kemampuan dalam digitalisasi,” tuturnya.

Kesiapan infrastruktur itu harus didukung penguatan regulasi. Keddua faktor itu akan menopang perkembangan inovasi- inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital.

Sementara itu, keberhasilan semua strategi bergantung dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan antar kementerian. Tanpa koordinasi yang baik antar kementerian, target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban KPM tidak akan tercapai.

“Perlu digarisbawahi, digitalisasi di Indonesia ini terutama di sektor bansos masih diperlukan usaha yang jauh lebih keras,” kata Menko PMK.

Sementara itu Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan terus mendukung agar proses bansos bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat.

“Akurasi data menjadi suatu kunci. BI akan membantu semaksimal mungkin agar bansos bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Hadir dalam FEKDI 2022, antara lain Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Mendagri John Wempi, Pimpinan dan Komisi XI DPR RI, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Anggota Dewan Gubernur BI, Asisten Gubernur dan Pimpinan Satuan Kerja BI, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan K/L, ketua asosiasi, dan akademisi.

FEKDI merupakan ajang tahunan guna mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia, sekaligus wadah untuk memperkuat sinergi kebijakan serta implementasi berbagai inisiatif pengembangan serta perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

FEKDI 2022 merupakan agenda tambahan untuk Presidensi G20 dengam tema besar, yaitu ‘Recover Together Recover Stronger.’ (Tri Wahyuni)