Agar Tepat Sasaran, Pemerintah Integrasikan Data Penerima Vaksin Covid-19

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah mulai melakukan integrasi data penerima vaksin corona virus disease (covid-19) agar hasilnya akurat, mutakhir dan tepat sasaran. Tugas itu dibebankan pada dua Badan Usama Milik Negara (BUMN) yaitu PT Telkom dan PT Bio Farma.

“Integrasi itu akan menghasilkan data yang akurat. Artinya, penerima ada nama dan alamat yang jelas. Hal itu untuk menghindari data sasaran ganda,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhony G Plate di Jakarta, Selasa (12/1/21).

Menkes menambahkan, data itu selanjutnya akan digunakan pemerintah untuk pemetaan dan pendistribusian vaksin merujuk pada kebutuhan vaksin per kabupaten/kota.

“Data yang akurat sangat penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Karena, di Kantor Kementerian Kesehatan sendiri, data masih menjadi persoalan yang mendesak untuk diselesaikan, termasuk data pandemi covid-19,” ucap Budi Gunadi Sadikin.

Ia berharap, kolaborasi integrasi data dengan Kementerian Komunikasi dan Informatoka bisa digunakan untuk mengatasi ketidaksinkronan data. “Mulai dari sekarang, setiap data yang ada tolong disimpan, dikelola, dianalisa dan dijaga keamanannya. Karena lewat data itu, bisa diputuskan kebijakan yang tepat sasaran,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhony G. Plate menuturkan penandatanaganan SKB ini menjadi landasan hukum untuk menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi penerima vaksinasi. Sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

Program vaksinasi covid-19 tahap pertama rencananya akan digelar pada Rabu (13/1/21). Tahap awal persiapan vaksinasi, pemerintah melakukan validasi data dengan mengirimkan SMS Blast undangan vaksinasi kepada 1,3 juta kelompok prioritas pertama yakni tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di 34 provinsi di Indonesia.

Setelah menerima notifikasi atau pemberitahuan, lanjut Jhony, sasaran diminta untuk registasi ulang dan melakukan verifikasi guna memastikan kesesuaian data. Sasaran juga dapat mengecek ulang data mereka melalui aplikasi PeduliLindungi.

Melalui SKB ini, Menkominfo kembali menegaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 telah memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 253 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Covid-19. (Tri Wahyuni)