JAKARTA (Suara Karya): Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa menilai, polemik pernyataan politik di ruang publik masih jauh dari standar etika komunikasi politik yang membangun narasi kritik secara substansial.
“Kritik yang disampaikan di ruang publik lebih sering tidak substansial sehingga memunculkan pernyataan yang elementer,” kata Agun, saat berbicara dalam diskusi Sosialisasi Empat Pilar MPR yang mengambil tema ‘Etika Politik Pilpres 2019’, di Media Center, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (16/11/2018).
Menurut dia, bicara etika politik adalah bicara tentang baik dan buruk, bicara patut dan tidak patut, serta bicara tentang layak dan tidak layak, sementara kondisi politik nasional Indonesia saat ini, pada tataran benar dan tidak benar saja masih belum ‘clear’.
“Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih terjebak pada suatu situasi yang belum ‘clear’. Ini merupakan PR yang tidak dituntaskan, maka yang baik dan tidak baik serta mana yang benar dan tidak benar, belum tuntas,” katanya.
Mantan Ketua Komisi II DPR RI menjelaskan, bagaimana mau membangun etika politik nasional, jika pada tataran benar dan tidak benar saja masih belum “clear”.
Agun menjelaskan, kalau saat ini banyak pernyataan-pernyataan yang saling menyerang dan kampanye negatif, dirinya tidak menyalahkan kontestan maupun tim kampanye dari pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan nomor urut 02.
“Kondisi saat ini terjadi karena produk yang tanpa disadari merupakan output dari fenomena perjalanan politik pada proses reformasi. Dari proses tersebut, kita semua ikut salah, para elite, anggota DPR, media, dan elemen bangsa lainnya,” katanya.
Karena itu, kata dia, bicara etika politik sesungguhnya bicara patut dan tidak patut serta bicara layak dan tidak layak dan ini terjadi jika dalam masyarakat Indonesia sudah “clear” soal benar dan tidak benar. (Gan)
