Ahli Hukum Unair: Harus Ada Putusan Pidana Jika Inging Gugat Penipuan ke-Bahana Line

0

JAKARTA (Suara Karya): Kuasa Hukum PT Bahana Line Syaiful Ma’arif menyebut gugatan dugaan penipuan (fraud) yang dilakukan PT Meratus Line terhadap kliennya salah alamat, dan tidak tepat. Sebab, jika gugatannya adalah penipuan, maka hal itu harus dibuktikan dulu putusan pidanannya.

“Jadi harus buktikan dulu melalui putusan pidana yang bisa dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi,” kata Syaiful, Kamis (27/10/2022).

Menurut Syaiful, gugatan PT Meratus Line berwujud gugatan wanprestasi. Namun, bila mendengarkan keterangan ahli perdata  maka harusnya hal itu tidak masuk dalam kategori wanprestasi, melainkan perbuatan melawan hukum (PMH).

Karena kata dia, dugaaan penyimpangan itu dilakukan oleh karyawan Meratus sendiri yang dituduh fraud dengan karyawannya Bahana. Untuk kategori begitu, jenis gugatannya bukan wanprestasi tapi harusnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

“Dalam perkara ini apa yang dituduhkan oleh Meratus dengan gugatan yang diajukan itu berbeda. Sehingga, gugatan wanprestasi yang dilayangkan oleh Meratus  salah sasaran lantaran dalam perkara ini para oknum karyawan yang telah melakukan PMH,” katanya.

Syaiful menjelaskan, pihaknya suda bisa membuktikan bahwa tuduhan dan gugatan Meratus Line adalah dua hal yang berbeda.

Pertama barang itu masih ada 20 sebagai contoh, lalu barang itu disedot dijual bersama, kongkalikong diantara karyawan ini. Yang dikirim dari Bahana jumlahnya sama dengan yang diorder. Jadi dalam kategori ini Bahana tidak melakukan wanprestasi. Justru PMH yang dilakukan karyawan itu.

Sementara itu, Ahli Hukum dari Univesrsitas Airlangga (Unair) Surabaya Ghansham Anand yang hadir sebagai saksi ahli di persidangan itu mengatakan, jika pengadilan tak dapat membuktikan penipuan atau fraud maka gugatan tersebut harus ditolak.

Menurutnya, jika ada dugaan penipuan dalam gugatan, maka hal itu harus dibuktikan lebih dulu dalam putusan pidananya. Artinya penipuan harus terbukti dahulu. Apabila pengadilan tidak dapat membuktikan penipuan itu, maka gugatan harus ditolak.

Di Tempat yang sama, Kuasa hukum PT Meratus Line Yudha Prasetyawan mengatakan, iidak mempersoalkan keterangan ahli. Karena apa yang didalilkan ahli perdata tersebut dianggap justru mendukung pihak Meratus.

Diberitakan sebelumnya, PT Meratus sendiri telah pula melakukan berbagai upaya hukum, seperti gugatan perdata . Diduga ini dilakukan terkait upaya memperlambat proses PKPU tetap yang diajukan Bahana yang jika Tuntas, ini bisa membuat  PT Meratus Pailit.

Di Pengadilan Niaga,PT Meratus telah dinyatakan dalam PKPU TETAP atas permohonan PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line.

PT Meratus dinyatakan memiliki kewajiban yang harus dibayarkan ke Grup Bahana tersebut sebesar Rp 50 miliar lebih. (Warso)