Airlangga Hartarto Bantah Terlibat Kasus PLTU Riau-1

0
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengklarifikasi pemberitaan salah satu media yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah petinggi Partai Golkar, termasuk dirinya dalam proyek PLTU Riau-1.

“Saya tidak pernah terlibat proyek PLTU Riau-1 yang menjadi pokok berita dan opini media tersebut,” ujar Airlangga, dalam pernyataan resminya kepada sejumlah wartawan, di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (26/9).

Meski demikian, Airlangga mengakui pernah ada pertemuan antara dirinya, dan tiga tersangka kasus ini, yaitu mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, dan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.
Namun pertemuan itu, katanya, sama sekali tidak membahas proyek PLTU Riau-1. Apalagi pertemuannya hanya terjadi satu kali, yakni pada 17 Januari 2018, beberapa hari setelah Idrus Marham dilantik sebagai Menteri Sosial.

“Beliau (Idrus) datang bersilaturahim ke rumah saya. Namun tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya sebelumnya, saudara Idrus Marham ternyata ditemani oleh saudara Johannes Kotjo dan saudari Eni Saragih,” kata dia.

“Pembicaraan kami tidak keluar dari kepantasan pembicaraan antara pimpinan partai (saya) dan fungsionaris partai lainnya. Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, ataupun saham perusahaan apapun,” ujar Airlangga menambahkan.

Airlangga juga mengaku tak pernah memerintahkan atau meminta kader-kadernya untuk mencari pendanaan dari sumber-sumber yang ilegal demi mendukung kegiatan partai.

“Pendanaan Partai Golkar telah terprogram, dan saya tidak pernah memerintahkan atau meminta kader-kader Partai Golkar atau siapapun untuk mencari dana yang tidak benar, atau melanggar hukum untuk kepentingan atau kegiatan Partai Golkar,” ujar dia lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui, saat ini kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau, sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Gan)