Airlangga Sebut 1,7 Juta Pekerja Terkena PHK dan Dirumahkan

0
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (suarakarya.co.id/Dok Biro Humas Kementerian Perindustrian)

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut sebanyak 1,7 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sepanjang pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Tadi direkonsiliasi data ketenagakerjaan. Jumlah tenaga kerja yang di-PHK 375 ribu, total yang dirumahkan 1,4 juta orang jadi 1,7 juta secara total,” kata Airlangga dikutip dari Antara di Jakarta, (30/4/2020).

Menurutnya, jumlah tersebut masih ditambah dengan 314.833 orang pekerja sektor informal yang juga terdampak Covid-19.

“Data ini adalah data yang telah dipusatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk diverifikasi, selain dengan Kemenaker juga terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Namun demikian, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan untuk para pekerja yang terkena PHK dan di rumahkan itu akan dimasukkan ke dalam Program Kartu Prakerja secara bertahap.

“Dimasukkan secara bergelombang dalam 4-5 minggu ke depan. Kartu Prakerja yang sudah mendaftar untuk registrasi mencapai 9 juta orang dan sudah mendapatkan saldo itu ada gelombang pertama dan kedua sebanyak 456 ribu user, terbanyak di Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan,” ungkap Airlangga.

Sebanyak 18 persen penerima manfaat Kartu Prakerja memilih untuk menerima insentif melalui bank dan sisanya 72 persen menggunakan e-wallet atau e-money.

Diketahui, pemerintah telah membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang pertama pada 11-16 April 2020. Tercatat sebanyak 5.965.048 pengguna (user) yang melakukan pendaftaran program Kartu Prakerja tahap I dengan 4,428 juta pendaftar terverifikasi melalui email dan yang sesuai dengan kriteria sebanyak 2,07 juta peserta.

Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya akan meloloskan sebanyak 168.111 peserta untuk mengikuti pelatihan. Target seluruh penerima manfaat Kartu Pra Kerja adalah 5,6 juta orang pekerja. Mereka yang berhasil mendapatkan Kartu Pra Kerja akan mendapat insentif total sebesar Rp3,55 juta.

Rinciannya adalah pertama bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital, kedua insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp2,4 juta terdiri dari Rp600 ribu per bulan, dan ketiga insentif pascapengisian yaitu survei evaluasi sebesar Rp50.000 per surveinya dengan 3 survei yang memiliki total Rp150 ribu.

Dana insentif akan ditransfer melalui rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik peserta.
Adapun 8 platform digital yang dinyatakan pemerintah untuk memberikan pelatihan adalah Tokopedia, Ruangguru melalui platform Skill Academy, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Pijarmahir.

Pada gelombang pertama pemerintah sudah menerima 168.111 orang yang lolos dan gelombang kedua ada 288.154 peserta yang lolos. Jumlah masyarakat yang mendaftar sampai dengan 28 April 2020, tercatat sebanyak 8,6 juta orang.

Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp596,8 miliar untuk 168.111 peserta yang telah diterima di gelombang I. Secara total, pemerintah menyediakan Rp20 triliun yang diperuntukkan bagi 5,6 juta peserta Kartu Pra Kerja untuk tahun ini. Rencananya ada gelombang 30 sampai November 2020. (Warso)