Suara Karya

Akreditasi Perguruan Tinggi Kini Dibuat Lebih Simpel, Tak Ada Lagi Borang-Borang!

JAKARTA (Suara Karya): Proses akreditasi di perguruan tinggi kini dibuat lebih simpel, melalui sistem automasi akreditasi. Sehingga tak ada lagi pengisian borang-borang setebal ‘bantal’, yang menyita waktu dan tenaga para dosen.

“Dosen yang harusnya sibuk di pembelajaran dan penelitian, kok malah sibuk urusan administrasi,” kata Direktur Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemdikbudristek, Lukman, Kamis (7/12/23).

Pernyataan itu disampaikan Lukman dalam seminar yang digelar Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (Hildikpari) di kampus Institut Pariwisata Trisakti di Jakarta.

Lukman menjelaskan, perubahan proses akreditasi itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

“Permendikburistek ini mengubah standar nasional pendidikan tinggi dan sistem akreditasi pendidikan tinggi secara fundamental,” ucap Lukman menegaskan.

Ditambahkan, sistem akreditasi pendidikan tinggi dibuat lebih sederhana untuk mengurangi beban administrasi dan beban finansial perguruan tinggi.

“Nantinya hanya ada dua status perguruan tinggi, yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi. Kampus yang tak terakreditasi akan dibina, jika tidak juga berubah akan ditutup,” katanya.

Jika perguruan tinggi yang terakreditasi ingin dapat status unggul, lanjut Lukman, mereka bisa mengajukan penilaian ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Jika ingin memiliki akreditasi internasional, dapat mengajukan ke badan akreditasi dengan kualifikasi internasional.

“Untuk pengurusan akreditasi dasar tidak dipungut biaya. Semua biaya ditanggung pemerintah. Jika ingin dapat status unggul dan internasional, biayanya ditanggung masing-masing perguruan tinggi,” ujarnya.

Ditanya cara kerja automasi akreditasi, Lukman menjelaskan, data kampus dan dosen tidak perlu dientri lagi, karena cukup mengumpulkan data yang ada dalam sistem milik Kemdikbudristek yang sudah terintegrasi, seperti Pangkalan Data (PD) Dikti, Sister atau Sinta.

“Dari data yang ada, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) akan melakukan penilaian. Jika hasilnya hijau, maka akreditasi perpanjang. Jika kuning, kampus itu diminta untuk perbaikan. Jika merah, BAN-PT dan assesor akan visiting untuk melihat fakta yang ada,” ujarnya.

Ditegaskan, penjaminan mutu perguruan tinggi baik secara internal maupun eksternal menjadi hal yang penting dalam implementasi Permendikbudristek No 53 Tahun 2023.

Penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sesuai amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, atau melalui BAN-PT jika prodi belum ada lembaga akreditasi mandirinya.

Ditambahkan, automasi akreditasi perguruan tinggi akan dilakulakan secara bertahap mulai 1 Januari 2024. “Dalam Permendikbudristek No 53/23 disebutkan implementasi peraturan tersebut paling lama 8 Agustus 2025. Tapi kami mengambil inisiatif, dimulai 1 Januari 2024,” ujarnya.

Jika hasil akreditasi tidak sesuai, lanjut Lukman, perguruan tinggi dapat mengajukan pengaduan melalui kanal Sijali yang dikembangkan Ditjen Diktiristek.

Sistem automasi akreditasi perguruan tinggi akan berlaku selama 5 tahun, jika waktunya habis maka dilakukan perpanjangan otomatis.

Ditanya Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 mengurangi peran BAN-PT dalam proses akreditasi, Lukman dengan tegas menjawab tidak. Karena instrumen yang menyusun tetap BAN-PT, termasuk penilaian dan evaluasi.

“Kemdikbudristek hanya memfasilitasi SDM, teknologi dan regulasi, tidak menghilangkan fungsi BAN-PT. Karena semua pekerjaan yang terkait akreditasi tetap dilakukan oleh BAN-PT dan LAM,” kata Lukman menandaskan. (Tri Wahyuni)

Related posts