Anggota DPRD Kepri Sebut KPK Salah Periksa Dirinya Terkait Cukai Rokok

0
Ketua Komisi I DPRD Kepri Bobby Jayanto. (Antara)

TANJUNGPINANG (Suara Karya): Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bobby Jayanto merasa khawatir Komisi Pemberantasan Korupsi salah alamat memeriksa dirinya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi cukai rokok dan minuman beralkohol di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.

“Saya khawatir salah orang, mungkin Bobby, tetapi bukan saya. Nama Bobby itu ‘kan banyak,” kata Bobby di Tanjungpinang, Jumat.

Bobby mengaku baru mengetahui dirinya mendapat surat pemanggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Bintan Apri Sujadi sebagai tersangka pada Jumat ini untuk pemeriksaan sebagai saksi yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB hari ini.

“Saya baru dapat informasi dari staf di komisi DPRD Kepri tadi pukul 13.00 WIB. Jadi tidak bisa memenuhi surat pemeriksaan tersebut,” ujarnya.

Bobby justru mendapat informasi bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu melalui berita di sejumlah media siber. “Agak kaget tadi baca berita itu. Hampir semua berita, isinya sama,” ucapnya.

Bobby menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berbisnis dengan Apri Sujadi maupun pengusaha rokok dan minuman beralkohol di kawasan perdagangan bebas di Bintan. Ia juga tidak mengenal pengusaha rokok maupun minuman beralkohol sehingga agak terganggu ketika dikaitkan dengan kasus korupsi tersebut.

“Secara politik saya pernah kerja sama dengan Apri saat Pilkada Bintan lima tahun lalu. Saya bantu beliau,” ucapnya seperti dilansir laman antaranews.com.

Bobby mengatakan persoalan seperti ini sebelumnya sudah pernah dialaminya saat Nurdin Basirun, mantan Gubernur Kepri ditangkap KPK. Bobby juga diperiksa sebagai saksi.

“Saya tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus yang menjerat Pak Nurdin, tetapi saya diperiksa sebagai saksi,” katanya.

Meski demikian, Bobby tetap akan menghormati hukum yang ditegakkan KPK. Ia mendukung proses penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus cukai rokok dan minuman beralkohol di Bintan.

“Kalau ada surat dari KPK, yang membutuhkan keterangan dari saya, tentu saya akan hadir, dan memberi keterangan sesuai pengetahuan saya,” tegasnya. (Rizal Cahyono)