JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah berencana untuk membuka lahan persawahan baru untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19 sebagaimana juga peringatan dari Food and Agriculture Organization (FAO).
“Untuk itu, pemerintah akan melakukan case study di wilayah yang sudah ditentukan dalam waktu tiga minggu ke depan. Adapun luas lahan sawah yang berpotensi dikembangkan kira-kira lebih dari 255 ribu hektare (ha) yang berada di Kalimantan Tengah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers usai Rapat Terbatas tentang Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok, di Jakarta, Rabu (13/5/20).
Airlangga memaparkan, fokus dalam tiga minggu ke depan itu adalah lahan sebesar 164.598 ha. Dari jumlah tersebut, terdapat lahan yang sudah punya jaringan irigasi adalah sebesar 85.456 ha, dan ada sekitar 57.195 ha yang sudah dilakukan penanaman padi selama ini oleh keluarga transmigran di sana, dan juga ada potensi ekstensifikasi sebesar 79.142 ha.
Kajian yang akan dilakukan pada lahan tersebut adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kemudian akan dilaksanakan juga review Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T), serta kajian ketersediaan tenaga kerja di lokasi tersebut.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan bahwa pihaknya sudah siap untuk menjalankan proses kajian selama 3 minggu ke depan itu. Setelah dikaji, Kementerian Pertanian (Kementan) pun sudah siap menangani pengembangan lahan tersebut, khususnya lahan rawan gambut seluas 164 ribu ha.
“Dalam tahap pertama di 2020, kami akan berkonsentrasi pada (lahan seluas) 164 ribu ha dulu, karena penanganan di lahan rawa itu dibutuhkan extra power. Ini tidak seperti lahan sawah di Jawa atau dataran rendah/gunung, dia membutuhkan perhatian khusus. Hal ini dilakukan sambil menunggu pematangan lahan yang sebesar 250-300 ribu ha yang masih berpotensi untuk dikembangkan,” ujarnya. (Indra)