ASN Dilarang Bepergian Saat Libur Imlek!

0
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bepergian saat libur Imlek yang jatuh pada 12 Februari 2021. Jika melanggar ketentuan itu, mereka akan terkena sanksi.

“Larangan bepergian diberlakukan karena potensi penularan corona virus disease (covid-19) akan sama seperti libur panjang akhir tahun lalu, jika kita tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo dalam siaran pers, Rabu (10/2/21)

Pembatasan mobilitas bagi ASN itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB No 4/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili di Masa Pandemi Covid-19.

Surat Edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 9 Februari 2021 itu berlaku untuk periode 11-14 Februari 2021.

Ditambahkan, jika ada pegawai ASN dan keluarganya mengalami keadaan mendesak dan terpaksa bepergian ke luar daerah, maka pegawai bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya terlebih dahulu.

Meski sudah dapat izin ke luar daerah karena keadaan mendesak, seorang ASN tetap harus memperhatikan 4 hal. Pertama, perhatikan peta zonasi risiko penyebaran covid-19 yang ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, sebagai bentuk kehati-hatian.

Kedua, perhatikan pula peraturan/kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan terkait pembatasan keluar dan masuk orang. Ketiga, terkait kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan Covid-19.

“Keempat adalah memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Surat edaran ini juga mewajibkan ASN untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk pencegahan penyebaran covid-19. Salah satunya dengan disiplin menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker dengan benar, rutin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi interaksi.

Menteri PAN-RB dalam surat edaran itu meminta kepada ASN untuk menjadi teladan bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dengan menerapkan PHBS dan protokol kesehatan.

Surat edaran juga mencantumkan penerapan disiplin atau sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut. PPK kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diimbau menegakkan disiplin ASN dalam protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika ada ASN yang melanggar, maka hukuman disiplin akan diberikan sesuai PP No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” tutur Tjahjo.

Untuk memastikan ketentuan dalam surat edaran dilaksanakan seluruh ASN, PPK diminta untuk melapor hasil pelaksanaan SE ke Menteri PANRB. Adapun laporan dikirimkan melalui surat elektronik/email ke persuratan@menpan.go.id hingga batas akhir 16 Februari 2021. (Tri Wahyuni)