Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kolaborasi Bangun Rumah Layak Huni

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Walikota Surakarta melakukan peletakan batu pertama pembangunan 47 rumah layak huni di permukiman kumuh Semanggi Selatan Kota Surakarta.

Pembangunan tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) serta
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

“Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu target yang harus diselesaikan pemerintah hingga akhir 2024,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam acara peletakan batu pertama di permukiman kumuh Semanggi Selatan, RW 1 Mojo, Kota Surakarta, Selasa (24/1/22).

Ditegaskan, pembangunan rumah tersebut sesuai mandat Presiden Joko Widodo, yang sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

“Penanganan kemiskinan ekstrem juga sangat tergantung pada inisiatif dan niat baik dari Pemkab/Pemkot. Jika mereka memiliki inisiatif dan kemauan politik untuk menangani masalah kemiskinan di wilayahnya, maka pemerintah pusat akan memfasilitasi,” tutur Muhadjir.

Program yang dilakukan Pemkot Surakarta dengan melibatkan semua stakeholder, baik dari unsur pemerintah (APBN), BUMN maupun swasta akan menjadi model untuk penyelesaian kemiskinan ekstrem di permukiman-permukiman kumuh di Indonesia.

Pembangunan 47 rumah layak huni di Semanggi Selatan ditargetkan akan selesai dan mulai ditempati pada April 2022. Pada waktu bersamaan, dibangun pula 136 unit rumah layak huni serupa di kawasan Semanggi Utara, Kota Surakarta. Dana pembangunan berasal dari berbagai program CSR perusahaan.

“Kita harapkan tahun ini semua selesai. Jadi lebih cepat dari target semula yang diperkirakan selesai pada 2023. Bahkan untuk wilayah Semanggi Selatan, rumah tersebut harapannya bisa ditempati pada April tahun ini,” tandas Menko PMK.

Muhadjir menyampaikan optimistis Indonesia akan mampu menurunkan kemiskinan ekstrim. Apalagi, hal itu didukung dengan semakin longgarnya aktivitas pergerakan masyarakat dan meningkatnya ekonomi.

“Kita tahu, kawasan kumuh juga menjadi kantong lahirnya generasi stunting yang menjadi masalah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kalau kita gagal menangani ini secara holistik, maka intervensi apapun tidak akan maksimal. Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan generasi Indonesia selanjutnya,” kata Muhadjir.

Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo; Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman KemenPUPR, Johannes Wahju Kusumususanto; Direktur Rumah Swadaya KemenPUPR, Arsyad; serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Hari Suko Setiono. (Tri Wahyuni)