Bakal Cair Tahap 2, Daerah Diminta Segera Laporkan BOP PAUD dan Kesetaraan

0
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdikbud, Jumeri. (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meminta dinas pendidikan untuk segera melaporkan penggunaan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan tahap satu. Pelaporan itu penting untuk sinkronisasi data peserta didik pada pencairan tahap dua.

“Jika laporan tahap satu tak kunjung selesai, maka dana BOP dan Kesetaraan tahap dua tak akan cair,” kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdikbud, Jumeri dalam webinar Penyaluran BOP PAUD dan Kesetaraan Tahap 2 di Jakarta, Selasa (22/9/20).

Jumeri menyebut batas akhir (deadline) penyerahan laporan BOP PAUD dan Kesetaraan tahap satu pada 30 September 2020. Laporan tersebut, diharapkan, diberikan oleh setiap dinas pendidikan kabupaten/kota, bukan setiap satuan pendidikan.

Disebutkan, jumlah satuan PAUD yang telah melalukan sinkronisasi data hingga Senin (21/9/20) tercatat ada 145.124 peserta didik atau sekitar 81 persen dari data keseluruhan 204.284 peserta didik.

Kondisi serupa juga terjadi di pendidikan kesetaraan. Jumlah peserta didik yang telah disinkronisasikan sebanyak 6.054 peserta didik (sekitar 60 persen) dari total 10.328 peserta didik. “Kami harap proses sinkronisasi, baik di PAUD maupun kesetaraan bisa selesai dalam waktu segera,” ujarnya.

Jumeri menambahkan, jumlah daerah yang sudah melapor BOP PAUD tahap satu sebanyak 349 dari 514 kabupaten/kota. Sedangkan daerah yang sudah melapor BOP Kesetaraan tahap satu sebanyak 314 dari 514 kabupaten/kota atau 61,68 persen.

“Kami berharap lewat webinar ini, daerah mampu mendorong satuan pendidikan untuk melakukan sinkronisasi dan menyerahkan laporan penggunaan dana BOP PAUD dan Kesetaraan. Sehingga hak-hak satuan pendidikan maupun peserta didik dapat terpenuhi,” ucapnya menegaskan.

Jumeri juga meminta pada pemangku kepentingan untuk membantu dalam proses pelaporan. Jangan sampai ada pandangan bahwa satuan pendidikan tidak butuh dana BOP,” katanya. (Tri Wahyuni)