Banggar dan Pemerintah Bahas Dana Saksi Partai Usulan Komisi II DPR

0
Ketua Banggar DPR, Aziz Syamsuddin. (Suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah, saat ini tengah membahas usulan dana saksi partai dalam Pemilihan Legislatif 2019 untuk dianggarkan dalam APBN 2019. Dana saksi partai yang diusulkan Komisi II DPR ini, jumlahnya mencapai Rp3.9 triliun.

“Ya, memang kalau saya lihat itu pengajuannya 3,9 T. Tapi ada penolakan dari pemerintah. Alasannya, dana saksi partai tak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” Ketua Banggar DPR, Aziz Syamsuddin, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Karenanya, Aziz mengaku bahwa pihaknya akan terus menjajaki dan mencari solusi agar dana kampanye bisa dianggarkan sehingga semua parpol bisa melihat pelaksanaan di tiap-tiap TPS bisa terlaksana.

Sebelumnya, Komisi II DPR mengusulkan saksi partai Pileg 2019 dibiayai APBN. Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali menyebutkan dua alasan yang melatarbelakangi usulan ini.

“Pertama, supaya terjadi keadilan, kesetaraan, semua partai bisa menugaskan saksinya di TPS. Kemudian kedua kita menghindarkan pemberitaan sekarang ini para caleg diminta untuk membiayai itu,” kata Amali, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/10/2018). (Gan)