JAKARTA (Suara Karya): Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Onny Widjanarko, mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas produk mereka, agar bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Pemerintah telah menyiapkan uang Rp 400 triliun untuk menghidupkan kembali sektor UMKM. Jadi pasar sudah dibuka sebesar-besarnya, dan silahkan para pelaku UMKM untuk masuk mengambil pasar itu,” kata Onny dalam acara Road to JaKreatiFest, di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, Sabtu (23/4/2022).
Dia menegaskan, ini merupakan kesempatan UMKM untuk lebih meningkatkan kulitas produk mereka agar bisa masuk ke kantor-kantor instansi pemerintah. Karena, untuk menjual produk di instansi pemerintah maupun BUMN, ada syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya yakni, kualitas, bahan, serta kapasitas produk yang akan diproduksi.
“Jadi berbeda dengan menjual produk pada retail. Selain jumlah yang dipesan pasti banyak, spesifikasi produk juga menjadi bagian wajib yang harus dipatuhi pelaku UMKM jika sudah menyasar ke kantor pemerintah dan BUMN,” kata Onny.
Menurut Onny, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi pelaku UMKM untuk bersaing menawarkan produk terbaiknya. “Mulai sekarang, silahkan para pelaku UMKM untuk masuk ke kantor-kantor pemerintah dan BUMN untuk menawarkan kerja sama ini,” ujarnya.
Permodalan
Untuk mengembangkan usaha, tentunya dibutuhkan modal tambahan. Namun demikian Onny meyakini kalau semua fasilitas itu sudah disediakan pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia.
Menurutnya, semua perbankan siap melayani permodalan pelaku UMKM, bahkan dari mereka memberikan pendampingan agar usaha itu bisa berjalan baik. “Jadi kesempatan untuk maju saat ini terbuka lebar, karena disetiap daerah pasti ada festival yang melibatkan UMKM,” katanya.
Untuk permodalan lanjut Onny, biasanya pelaku UMKM mengalami kendala tidak adanya jaminan yang bisa diberikan kepada perbankan. Namun, sekarang banyak perbankan yang menyiapkan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa harus menyertakan jaminan.
“Perbankan hanya butuh melihat arus transaksi. Jadi saat ini, sangat penting transaksi dengan menggunakan mata uang digital, dimana nantinya setiap transaksi tercatat dengan baik dan itu memudahkan pelaku untuk meminjam di bank tanpa jaminan,” kata Onny.
Untuk itu kata Onny, BI sangat konsen sekali dalam melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). “Dengan ada digitalisasi kita arahkan UMKM masuk kedalam digital payment, supaya tercatan. Berdasarkan observasi kita, UMKM yang sudah ikut di dalam ekonomi digital mudah dapat kredit secara transaksi, bukan karena agunan,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, saat ini angka kredit secara nasional mengalami peningkatan 6,65% dan untuk Jakata sendiri kreditnya meningkat 9 persen. “Setelah pandemi ini yang tertinggi ya, kan angka turun terus sejak tahun 2020,” ujarnya. (Bayu)
