JAKARTA (Suara Karya): Bank Indonesia menyebutkan kenaikan harga berbagai barang komoditas dan tarif transportasi sangat memukul perekonomian, baik ditingkat nasional maupun regional sangat merasakan dampaknya. Kondisi ini tentunya juga mengkatrol inflasi ketitik yang jauh lebih tinggi dari target BI yakni 4 persen.
“Kami memprediksi inflasi Jakarta akan tembus hingga 5,15 persen sampai akhir tahun 2022. Tetapi kami bersama-sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan stakeholder bahu-membahu menjaga daya beli masyarakat dengan menyediakan barang kebutuhan dengan harga terjangkau. Cara ini efektif menekan kenaikan inflasi,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Onny Widjanarko di Jakarta, Rabu (21/9/2021).
Menurut Onny, tekanan inflasi ini terjadi di tingkat global, nasional, dan regional terjadi di seluruh provinsi di indonesia. Ini menjadi tantangan tersendiri serta peningkatan tekanan inflasi yanga sedang berlangsung, dimana penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.
Diungkapkan Onny, peningkatan inflasi menjelang semester 2 tahun 2022 disebabkan karena kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti naiknya traif transportasi.
“Bank Indonesia memprediksi kenaikan inflasi sampai akhir tahun ini mencapai 5,21%. Angka ini sangat tinggi dan jauh di atas target BI yakni 4%,” kata Onny.
Dengan kondisi tersebut kata Onny, pengendalian inflasi pangan menjadi kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga. “Kami juga melihat adanya risiko tekanan inflasi lainnya yang perlu menjadi perhatian yaitu gangguan cuaca, gangguan pasokan, kenaikan harga komoditas globlal, kenaikan permintaan ditengah pemulihan ekonomi dan mobilitas masyarakat,” katanya.
Menurutnya, peningkatan harga BBM ini juga turut meningkatkan aspektasi inflasi dan memberikan dampak rembetan kepada inflasi pangan.
Dengan kondisi tersebut , untuk tahun 2022 inflasi Jakarta berpotensi diatas rentang sasaran. Sementara 2023 beresiko di atas rentang sasaran inflasi.
“Inflasi nasional ditas 6,6%. Inflasi Jakarta perkiraan kami sekitar 5,15% – 5,5% mudah-mudahan kita bisa menekan lebih rendah dari itu,” katanya.
Pemerintah juga telah mengerahkan berbagai strumen dengan membuat gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. “Ini merupakan panggilan meluas, mudah-mudahan ada yang tertanam di hati kita,” kata Onny.
Untuk mengoptimalkan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan kata dia, dari sisi supply dan mendorong produksi guna pemulihan ekonomi harus terus menjadi perhatian. Dan ini merupakan sinergi pusat daerah, Bank Indonesia dan berbagai mitra yang dimulai sejak Agustus hingga akhir pada akhir tahun 2022.
“Gerakan ini terus kita lanjutkan menjadi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dengan 4 K yakni, menjaga keterjangkauan harganya, ketersediaan pasokannya, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif,” kata dia.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta melalui tim inflasi daerah menggunakan dua “tangan” untuk menekan laju inflasi yaitu BUMD dan OPD.
“Jadi yang paling penting adalah selalu mengupdate melakui neraca bahan pangan bersama Kementerian Pertanian dan dikerjakan dengan Dinas KPKP, DKI Jakarta untuk mengetahui berapa kebutuhan untuk setiap produk,” katanya.
Kemudian ketersediaannya juga bisa di capture melalui study melalui kajian yang kita lakukan setiap tahun. Bagaimana untuk memenuhinya ? Kita menggunakan tangan BUMD agar harga lebih stabil.
Dia mengungkapkan, Jakarta punya program unggulan yang disebut dengan subsidi pangan, dengan anggaran sekitar 1,1 triliun setiap tahun yang digelontorkan untuk subsidi pangan.
“Kita tetapkan penerima yang sangat selektif yaitu penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta, difabel, orang tinggal di rusun untuk bisa membeli pangan dengan harga murah.
“Program-program inilah yang menjadikan inflasi di Jakarta bisa lebih terkendali,” ujarnya. (Bayu)