JAKARTA (Suara Karya): Bank Jakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah setelah berhasil menyalurkan seluruh dana penempatan pemerintah pusat sebesar Rp1 triliun secara tepat waktu. Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kementerian Keuangan yang memberikan mandat penempatan dana pada November 2025 tersebut.
Agus menjelaskan bahwa penyaluran dana berlangsung cepat dan efektif. “Bank Jakarta telah 100 persen menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp1 triliun selama periode 12 hingga 21 November 2025. Seluruh penyaluran difokuskan pada sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect tinggi bagi perekonomian daerah, termasuk UMKM,” ujarnya. Laporan resmi realisasi juga telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
Setelah seluruh dana pemerintah tersalurkan, Bank Jakarta kembali melanjutkan ekspansi pembiayaan menggunakan likuiditas internal yang dihimpun secara sehat dan berkelanjutan. Agus menegaskan bahwa Bank Jakarta telah menyiapkan pipeline pembiayaan yang kuat, terukur, dan prudent untuk menerima penempatan dana pemerintah dalam jumlah lebih besar di masa mendatang. Menurutnya, kesiapan ini mencerminkan komitmen bank untuk mendukung percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Agus juga memastikan bahwa kondisi Bank Jakarta berada dalam posisi solid dan berdaya tahan. Hal itu tercermin dari predikat Tingkat Kesehatan Bank “Sehat” berdasarkan penilaian OJK semester I 2025, likuiditas yang kuat, serta kualitas aset yang terjaga dengan rasio NPL yang terkendali. Fondasi keuangan yang kuat ini menjadi modal penting bagi Bank Jakarta dalam mengelola pembiayaan berskala besar tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.
Bank Jakarta menyatakan kesiapan untuk kembali mendukung kebijakan fiskal pemerintah melalui penempatan dana berikutnya. Agus menegaskan bahwa setiap penugasan akan dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian, serta fokus pada sektor produktif agar memberi dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Bank Jakarta juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK, dan regulator lainnya dalam menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan akuntabel. (Boy)