Bank Muamalat Kini Gabung Program Dana Talangan BPJS Kesehatan

0

JAKARTA (Suara Karya): Bank Muamalat nyatakan ikut Program Dana Talangan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan demikian, makin banyak mitra perbankan yang bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Bank Muamalat menjadi bank syariah pertama yang menerapkan program supply chain financing (SCF) atau dana talangan bagi faskes mitra BPJS Kesehatan,” kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso usai penandatanganan kerja sama dengan Chief Executive Officer (CEO) Bank Muamalat Achmad K Permana, di Jakarta, Rabu (29/08).

Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Bisnis Korporasi Bank Muamalat Indra Yurana Sugiarto dan Chief Risk Officer Bank Muamalat Avianto Istihardjo.

Dijelaskan, BPJS Kesehatan wajib membayar klaim atas pelayanan yang telah diberikan faskes kepada peserta paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima secara lengkap. Hal itu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Jika terjadi keterlambatan pembayaran, faskes akan dapat tambahan dana dari BPJS Kesehatan sebesar 1 persen dari total klaim,” ujarnya.

Kemal menilai, program dana talangan menjadi penting dalam program JKN, karena dapat memperlancar arus finansial fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS Kesehatan. Sehingga faskes tak perlu khawatir jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim.

“Mitra perbankan akan ambil alih invoice sebelum jatuh tempo pembayaran. Sehingga arus kas faskes tetap lancar,” ujar Kemal.

Selain membantu likuiditas faskes tetap terjaga, lanjut Kemal, program dana talangan diharapkan dapat mendorong faskes tetap memberi pelayanan seoptimal mungkin kepada peserta JKN.

CEO Bank Muamalat Achmad K Permana mengemukakan, pihaknya tertarik untuk bergabung karena JKN merupakan program strategis pemerintah untuk kemaslahatan umat. Hal itu sekaligus memperluas jangkauan, terutama bagi masyoritas muslim yang mengutamakan transaksi sesuai syariat.

“Ke depannya, kerja sama dengan BPJS Kesehatan akan terus berlanjut seiring dengan upaya BPJS Kesehatan untuk mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia,” ucapnya.

Data BPJS Kesehatan per 10 Agustus 2018 mencatat asa 200.734.182 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN. Dalam memberi pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan kesehatan bekerja sama dengan 22.390 Fasilitas Kesehatah Tahap Pertama (FKTP) yang terdiri atas 9.884 Puskesmas dan 5.058 Dokter Praktik Perorangan.

Selain itu masih asa 5.544 Klinik Non Rawat Inap, 676 Klinik Rawat Inap, 21 RS Kelas D Pratama, serta 1.207 Dokter Gigi. Sementara itu di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.424 RS dan Klinik Utama, 1.579 Apotik, dan 1.080 Optik. (Tri Wahyuni)