Banten Komitmen Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan Gratis

0
Gubernur Banten Wahidin Halim (Istimewa)

Mendapatkan pendidikan layak dan berkualitas merupakan hak bagi setiap masyarakat Indonesia. Namun, berbagai faktor khususnya kesulitan perekonomian menjadikan masyarakat tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Berbagai kalangan juga menilai, pendidikan merupakan hal penting untuk memutus mata rantai kemisikinan. Karenanya, orang yang memiliki pendidikan lebih besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan.

Sayangnya, jangankan untuk pendidikan tinggi, ketiadaan biaya menjadikan mereka tidak bisa bersekolah walaupun hanya untuk tingkatan sekolah dasar.

Kondisi ini seharusnya mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah baik pusat ataupun daerah. Ini semata agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan dan tidak adalagi yang buta huruf.

Untuk memberikan pedidikan gratis terhadap warganya, sudah banyak pemerintah daerah yang menerapkannya, diantaranya Provinsi DKI Jakarta. Sudah sejak beberapa tahun terakhir pemerintah Ibukota Indonesia ini memberikan pendidikan gratis dari mulai SD-SMA Negeri.

Apa yang dilakukan pemerintah DKI, rupanya juga akan diikuti Pemprov Banten. Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy juga akan menerapkan pendidikan gratis di wilayah pemerintahannya.

Wahidin menegaskan, pihaknya akan memutus mata rantai kemiskinan salah satu diantaranya adalah dengan meningkatkan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya, terutama terhadap masyarakat miskin.

Gubernur Banten Wahidin Halim (Istimewa)

Mantan Walikota Tangerang dan anggota DPR ini menyebutkan, amanat ini juga ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara.

“Prosesnya  tidak bisa instan, perlu tahapan, perlu evaluasi, Insha Allah kemungkinan ada triall and error, mungkin hasilnya akan dinikmati sekian puluh tahun lagi. Namun pada gilirannya, pendidikan akan membentuk brain intensif, yakni pengetahuan dan keahlian yang mendorong produktifitas,” katanya di Serang, Selasa (7/8)

Semua pihak kata WH, panggilan akrab Gubernur Banten ini, harus selalu optimis memformulasikan kepentingan mendasar masyarakat di bidang pendidikan agar segera terwujud.

Menurutnya, perbuatan baik akan selalu melahirkan kebaikan. Persoalan dan dampak yang muncul adalah konsekuensi logis dari setiap upaya, hal ini justru menjadi tantangan untuk menjadi lebih baik, selama dilandasi niat baik tidak akan ada yang sia-sia.

Dia mengatakan, hak masyarakat tentang pendidikan ini harus segera dimulai.  Jika tidak, dari sekarang, kapan lagi waktunya  akan berani memotong mata rantai kemiskinan masyarakat.

Semua pihak harus berfikir secara konstruktif, berbagi ide, gagasan, solusi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas tanpa biaya di Banten, bukan hanya dengan kritik. Rencana pengguliran program pendidikan gratis ini bukan pula sebuah proyek pencitraan, namun sebuah tanggungjawab moral yang harus diwujudkan, sesulit apapun, tanpa harus banyak keluh kesah.

“Saya yakin, pedidikan berkualiatas tanpa dipungut biaya bukan saja menjadi harapan orang tua peserta didik, baik kaya maupun miskin, namun menjadi harapan setiap orang yang hendak melihat kehadiran negara untuk memberi dampak dari pemanfaatan sekecil apapun potensi yang dikelola negara untuk rakyatnya,” ujarnya.

Namun demikin lanjut WH, gratis belum tentu tidak berkualitas. Karenannya jauhkan pikiran materialistik ini dari dunia pendidikan. Karena penekanan komitmen dalam dunia pendidikan menjadi lebih penting untuk dijadikan landasan.

Artinya gratis atau tidak gratis akan menjadi persoalan jika komitmennya lemah. Alhamduliah, pemprov Banten telah mulai menjadikan komitmen sebagai nilai dasarnya.

Kesiapan pemerintah untuk mewujudkan pendidikan, baik infrastruktur, suprastruktur dan  tahapan teknisnya telah dikaji sejak tahun lalu, hitung-hitungannya pun sudah dikalkulasi.

Diketahui, Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2018 telah disahkan sebesar Rp11,3 triliun. Dari jumlah APBD tersebut, sebesar 65,59 persennya dialokasikan untuk pelayanan dasar, yakni pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

Total APBD dan APBN untuk mebiayai bidang pendidikan besarnya mencapai  32,48 persen. Alokasi infrastruktur 29,27 persen dan kesehatan 13,86 persen. Pemprov Banten akan mengelola 1.018 sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta serta menggaji guru PNS yang jumlahnya mencapai 11.893 orang.

Pendidikan berkualitas tanpa biaya lanjut WH, akan memberi semangat baru, terutama bagi Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah menggratiskan biaya sekolah SMA/SMK.

“Ini bukan program baru, juga bukan program akal-akalan yang digagas tanpa dasar hukum,” katanya.

Program program serupa juga sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon, namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, para siswa SMA/SMK negeri diwajibkan membayar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP). Begitupula program SPP gratis untuk SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Kota Tangerang disetop.

“Mari kita berdoa dan berupaya bersama-sama membangun Banten lebih baik kedepan, terutama untuk anak-anak kita tercinta agar mereka mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya apapun. Amin,” kata WH, yang juga didampingi Tenaga Ahli Gubernur Banten Bidang Media dan Public Relation  Ikhsan Ahmad. (Wisnu Bangun)