Baru 24,9 Persen Pejabat Kemristekdikti Lapor Harta Kekayaannya

0

JAKARTA (Suara Karya): Baru 24,9 persen pejabat di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Rangkingnya di posisi ke-15 diantara kementerian dan lembaga negara lainnya.

“Tingkat kepatuhan ini belum final dan bergerak terus setiap bulannya. Kami harap angkanya bisa naik hingga 100 persen pada Februari 2019. Tak ada toleransi bagi pejabat yang malas,” kata Menristekdikti, Mohamad Nasir di depan ratusan rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan kepala lembaga layanan pendidikan tinggi (LL Dikti), di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Dalam rapat koordinasi tentang LHKPN, Nasir menekankan pentingnya penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik korupsi. Dan dokumen LHKPN menjadi salah satu indikator untuk penilaian. “Kami minta pada rektor dan kepala LL Dikti untuk bantu monitoring penyerahan LHKPN di masing-masing institusi,” ujarnya.

Nasir menambahkan, pihaknya juga telah meminta pendampingan dari pihal KPK untuk sosialisasi LHKPN. Meski hasilnya belum menggembirakan. Karena itu, LHKPN akan menjadi salah satu syarat wajib dalam setiap perombakan jajaran pejabat di perguruan tinggi.

“Kedepan, kita harus rombak sistemnya. Pejabat yang dilantik wajib menyerahkan LHKPN secepatnya kepada KPK,” katanya menegaskan.

Menristekdikti menyebut lembaga dengan tingkat kepatuhan dalam LHKPN 100 persen. Antara lain, Inspektorat Jenderal, Staf Ahli, Universitas Airlangga, Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan Universitas Samudra, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Balikpapan, dan LLDIKTI Wilayah XIII.

“Bagi perguruan tinggi yang belum, kami minta segera menyelesaikan. Untuk Wajib LHKPN 2017 paling lambat Februari 2019 dan LHKPN Periodik 2018, pelaporan bisa dilakukan mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2019,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pendaftaran LHKPN KPK, Rika Krisdianawati mengemukakan, pelaporan LHKPN adalah wajib merujuk pada Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Hal itu termaktub dalam pasal 5.

“Semakin banyak yang dicegah semakin baik. KPK memiliki tugas untuk menyampaikan bagaimana tata cara pendaftaran LHKPN ini melalui aplikasi yaitu aplikasi e-LHKPN,” ujar Rika menandaskan.

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Kadarsah menjelaskan, alasan kampusnya memiliki angka nol persen dalam LHKPN karena ada kendala masalah teknis. Bukan karena pihaknya tidak patuh atas peraturan pemerintah.

“Ada 3 acara workshop terkait sistem baru LHKPN. Karena undangannya tak sampai, kami kehilangan informasi terkait sistem baru itu. Baru tahu setelah Maret 2018. Tetapi sistemnya sudah tutup,” tuturnya.

Ia berjanji pada LHKPN 2018, pihaknya akan segera menyelesaikan laporan tersebut hingga 100 persen. “Karena sistem baru ini kami sudah tahu, kami akan menyerahkan LHKPN segera,” kata Kadarsah menegaskan. (Tri Wahyuni)