Bawaslu Bali Petakan Potensi Daerah Rawan

0
Plh Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Widyardana Putra didampingi anggota Bawaslu Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol Wahyu Suyitno dengan dipandu Kepala Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinatha. (Antara)

DENPASAR (Suara Karya): Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali tengah mengumpulkan data dan memetakan potensi kerawanan dari sembilan kabupaten/kota di Pulau Dewata, terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

“Pertemuan teknis di tingkat provinsi kali ini, merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan yang sudah dilakukan berkeliling sembilan kabupaten/kota,” kata Plh Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Widyardana Putra saat menyampaikan materi pada Rapat Teknis Pengawasan untuk Pemilu 2019, di Denpasar, Jumat (30/11/2018).

Menurut Widyardana, Bawaslu tak hanya memiliki fungsi melakukan pengawasan tahapan pemilu, melakukan penindakan, maupun menyelesaikan persoalan sengketa administrasi pemilu, tetapi sekaligus pihaknya memiliki fungsi pencegahan.

“Jadi, karena kami memiliki fungsi pencegahan, maka kami wajib memetakan potensi konflik yang mungkin terjadi ke depan. Setiap daerah tentu memiliki potensi kerawanan yang berbeda-beda,” ujarnya pada acara yang dihadiri perwakilan KPU Bali, FKUB Bali, Polda Bali, Kodam IX/Udayana, Ketua KPID Bali, Ketua MUDP Bali, sejumlah pejabat OPD Pemprov Bali, dan perwakilan organisasi terkait lainnya tersebut.

Oleh karena potensi kerawanan dan karakteristik di setiap daerah berbeda, maka fokus pengawasan yang harus dilakukan jajaran pengawas pun tidak bisa disamaratakan.

“Untuk memproyeksi potensi kerawanan dalam Pemilu 2019, kami menganalisanya berdasarkan peristiwa maupun pengalaman yang terjadi pada pemilu sebelumnya hingga kondisi yang terjadi hingga saat ini. Karenanya, kami ingin memiliki data yang komprehensif, sehingga pemetaan yang kami buat dapat mencerminkan kondisi riil dan masalah yang mungkin terjadi pada Pemilu 2019,” ucap anggota Bawaslu Bali Divisi Pencegahan itu, didampingi anggota Bawaslu Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Dari pemetaan Bawaslu Bali tersebut, kata Widyardana, selanjutnya bisa dibagikan pada pihak-pihak terkait seperti pihak keamanan untuk diambil langkah antisipasi sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan aman dan berintegritas.

Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol Wahyu Suyitno menguraikan sejumlah sumber potensi kerawanan dalam Pemilu 2019, diantaranya jika dilihat sumber kerawanan yang berasal dari politik dalam negeri seperti persoalan daftar pemilih tetap yang belum tuntas, konflik internal parpol, ekses permasalahan dalam Pemilu 2018, hingga persoalan besaran Presidential Thresshold dan Parlementary Thresshold daam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sebagainya.

Sumber kerawanan dari bidang sosial budaya seperti munculnya organisasi radikal berbasis kedaerahan, kesukuan dan agama, konflik internal dan antarumat beragama/aliran, permasalahan perburuhan, media sosial menjadi sarana penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, bernada provokatif, dan SARA, penyampaian pendapat atau unjuk rasa hingga pemaksaaan kehendak yang mengarah pada tindakan anarkis.

“Bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan banjir juga merupakan bentuk-bentuk potensi kerawanan dalam pemilu,” ucapnya pada acara yang dipandu oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinatha itu.

Sumber kerawanan yang berasal dari bidang keamanan diantaranya soal terorisme, konflik/aksi kekerasan, kasus penyalahgunaan senjata api, tren kejahatan konvensional, dan tren kejahatan trans nasional. Selain itu, potensi kerawanan Pemilu juga bisa datang dari lima pilar pemilu yakni dari unsur penyelenggara, regulasi, peserta pemilu, logistik pemilu hingga pemilih.

Ketua Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha mengharapkan agar sosialisasi terkait larangan kegiatan kampanye di tempat-tempat ibadah lebih diintensifkan dan termasuk boleh tidaknya soal penggunaan “wantilan” untuk kegiatan kampanye ketika telah mendapat izin dari pihak desa adat setempat.

“Sosialisasi perlu lebih digalakkan pada masyarakat atau pemilih untuk meningkatkan kesadaran mereka betapa pentingnya peran mereka dalam pesta demokrasi Pemilu 2019 itu,” katanya.

Pada prinsipnya, ujar Jero Suwena, MUDP Bali siap membantu demi lancar dan tertibnya pelaksanaan Pemilu 2019. Di samping yang terpenting, para penyelenggara dan pengawas pemilu harus profesional, serta didukung “pemain” atau peserta pemilu harus menaati semua regulasi kepemiluan. (I Made Oka)