Bawaslu Dituding Tak Punya Nyali Tangani Dugaan Mahar Sandiaga Uno

0
Ilustrasi

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyimpulkan hasil kajiannya terkait dugaan mahar politik bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno yang disebut-sebut diberikan kepada PAN dan PKS sebesar masing-masing Rp500 miliar.

Dalam kesimpulannya, Bawaslu menyebut tidak menemukan adanya indikasi mahar politik sebagaimana dimunculkan politisi Partai Demokrat, Andi Arief, jelang pengumuman pasangan capres-cawapres, beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, gonjang-ganjing mahar politik Sandiaga untuk menjadi bakal cawapres berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo subianto, selesai sudah.

Namun mantan Komisioner Bawaslu, Wahidah Syuaib, menyayangkan keputusan tersebut. Dia mengtakan, kesimpulan Bawaslu itu lebih dikarenakan tidak adanya nyali yang dimiliki lembaga tersebut.

Terlebih lagi, katanya, ketika kasus ini muncul ke publik. Saat itu, Bawaslu menyebut pihaknya menunggu laporan dari pihak lain untuk bisa memeriksa kasus.

Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, kata Wahidah, tidak harus menunggu adanya laporan dari pihak lain untuk memeriksa dugaan pelanggaran.

“Sejak kapan frame kerja Bawaslu menunggu laporan? (Bunyi) Pasal 93 (Undang-undang Penyelenggara Pemilu nomor 22 tahun 2007) (Bawaslu) mengawasi tahapan pemilu, makanya aktif dinamis, bukan menunggu laporan,” kata Wahidah, dalam sebuah diskusi politik, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/9).

Menurut Wahidah, tindakan Bawaslu tidak sesuai dengan Undang-undang, bahkan cenderung mengingkari Undang-undang. Dia juga menyebut Bawaslu bekerja secara parsial dan tidak utuh dalam menangani dugaan kasus pelanggaran.

“Kalau Bawaslu memahami esensi tugas dan kewenangannya, harusnya ada pengawasan aktif sebelum ada deal proses pencalonan,” ujar Wahidah.
Tak hanya itu, ia menilai, dalam hal ini Bawaslu kurang punya nyali. Untuk menindak pelanggaran pemilu, kata Wahidah, diperlukan nyali yang besar dari Bawaslu.

“Di samping paham aturan, harus punya nyali. Mungkin nyali ini juga jadi masalahnya,” ujarnya. (Gan)