Bawaslu: Lurah Tak Perlu Takut Berkumpul Dengan Masyarakat

0
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat menjadi pembicara pada diskusi bertajuk "Sukseskan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 Dalam Suasana Aman, Damai, dan Sejuk" di Semarang, Rabu (28/11/2018). (Foto: Dok Humas Setda Kota Semarang)

SEMARANG (Suara Karya): Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang menyebutkan jajaran lurah, camat, dan aparatur sipil negara (ASN) tidak perlu takut untuk berkumpul dengan masyarakat selama tidak berkampanye.

“Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, tidak usah takut berkumpul dengan masyarakat,” kata Koordinator Divisi Pengawas, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Semarang Nining Susanti di Semarang, Rabu (28/11/2018).

Hal tersebut diungkapkannya saat diskusi bertajuk “Sukseskan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 Dalam Suasana Aman, Damai, dan Sejuk” di Balai Kota Semarang.

Nining menjelaskan tugas Bawaslu hanya mengawasi, bukan mencari-cari kesalahan sehingga tidak perlu menjadi kekhawatiran kalangan ASN bakal disangkakan terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Kalau tidak ada alat peraga kampanye, tidak ada ajakan untuk memilih salah satu calon, tidak usah khawatir ketika Bawaslu hadir di situ. Kalau kami menghalangi, justru akan terkena sanksi dari DKPP,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan jalur birokrasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan jumlah ASN yang tidak bisa dibilang sedikit.

Namun, memasuki masa kampanye Pileg dan Pilpres 2019 mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019 memunculkan fenomena keengganan ASN terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Diakui Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, keengganan ASN terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan itu karena adanya kekhawatiran akan disangkakan terlibat politik praktis pihak-pihak tertentu.

Netralitas ASN, kata politikus PDI Perjuangan itu, jangan menjadi dalih untuk kemudian bersikap pasif dan tak acuh terhadap hajatan demokrasi yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia tersebut.

Ia menegaskan ASN memang diminta untuk netral dengan tidak memihak pada satu kepentingan politik, tetapi wajib membantu menyosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada Pileg dan Pilpres 2019.

“Sepanjang tidak mengampanyekan seseorang itu tidak perlu khawatir dan takut sehingga kalau ada kegiatan anggota DPR atau Presiden, ya, silakan diikuti untuk mendapatkan informasi terkini,” katanya.

Hadir pada diskusi itu, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, lurah, camat, dan perwakilan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota ATLAS. (Anggoro Oetomo)