Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan Sebagai Peserta JKN

0

JAKARTA (Suara Karya): Bayi baru lahir kini wajib didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. Jika melanggar ketentuan itu, pelaku akan dikenakan sanksi.

“Sanksinya hanya berupa pembayaran iuran yang tertunggak, yang dihitung sejak bayi dilahirkan,” kata Deputi Direksi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan, Bona Evita dalam sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang JKN, di Jakarta, Rabu (19/12).

Ia didampingi Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohammad Arief dan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf.

Kehadiran Perpres No 82 Tahun 2018, Bona berharap membawa angin segar bagi pelaksanaan program JKN. Karena peraturan tersebut menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi. “Semoga program JKN pada 2019 mendatang menjadi lebih bagus lagi,” ujarnya.

Ia menyebut sejumlah perubahan terkait terbitnya Perpres No 82 Tahun 2018. Diantaranya, tak ada lagi kewajiban bagi orangtua untuk mendaftarkan bayinya sejak dalam kandungan. Pendaftaran peserta JKN kini dilakukan paling lambat 28 hari sejak bayi dilahirkan.

“Untuk bayi lahir dari orangtua penerima bantuan iuran (PBI), maka otomatis ia terdaftar sebagai PBI. Bayi lahir dari ibu dari peserta mandiri, ia harus didaftarkan paling lambat 28 hari setelah dilahirkan,” tuturnya.

Jika bayi terlambat didaftarkan, lanjut Bona, orangtua hanya membayar iuran yang tertunggak. Jika bayi sakit selama 45 hari tenggang waktu kartu aktif, maka bayi akan dikenakan denda seperti pasien lain yaitu 2,5 persen dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi Rp 30 juta.

Bona menambahkan, peraturan itu diberlakukan semata demi pendisiplinan peserta. Dengan pendaftaran lebih awal, maka kesehatan bayi menjadi lebih terjamin dan praktis. “Prosesnya terlihat rumit, tetapi bila dijalankan sesuai prosedur akan lebih mudah dan praktis,” ucapnya menegaskan.

Aturan barunya terkait status kepesertaan kepala desa dan perangkat desa. Kedua jabatan itu kini masuk dalam
Kelompok peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

“Perhitungan iurannya sama dengan PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2 persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan pemerintah,” katanya.

Hal senada dikemukakan Budi Mohammad Arief. Katanya, warga negara Indonesia yang bekerja atau tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut dapat menghentikan keanggotaan JKN-nya. Jika kembali ke Tanah Air, maka wajib melapor ke kantor BPJS Kesehatan.

“Setelah melapor dan membayar iuran 1 bulan sejak kembali ke Indonesia, maka ia berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan itu pengecualian bagi peserta PPU yang tetap mendapat gaji dari Indonesia,” katanya.

Bagi pasangan suami istri bekerja baik di pemerintahan maupun swasta, lanjut Budi, masing-masing wajib mendaftar sebagai peserta JKN. Keduanya juga membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, mereka berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

“Jika pasangan itu punya anak, maka hak kelas rawat anaknya ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi dari kedua orangtuanya,” ucapnya.

Terkait tunggakan, lanjut budi, dalam peraturan yang baru disebutkan iuran bulan tertunggak boleh mencapai maksimal 24 bulan. Aturan sebelumnya hanya memperbolehkan paling tinggi 12 bulan.

Aturan JKN terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), Budi menjelaskan, peserta masih memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan hingga 6 bulan tanpa membayar iuran. Pelayanan diberikan untuk kelas III.

“Jika terjadi sengketa atas PHK, maka baik pemberi kerja maupun pekerja harus tetap membayar iuran sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap,” ucapnya.

Jika peserta PHK telah kembali bekerja, maka ia wajib kembali memperpanjang status kepesertaan dengan membayar iuran. Jika tak lagi bekerja dan menyatakan tak mampu secara ekonomi, maka bisa didaftarkan sebagai peserta PBI. (Tri Wahyuni)