Beraroma Oposan, Pidato Ketua MPR Dinilai Tak Etis

0
Politisi Partai Golkar, Mokhamad Misbakhun

JAKARTA (Suara Karya): Pidato Ketua MPR, Zulkifli Hasan saat sidang tahunan MPR 2018, menuai kritik dari sejumlah anggota DPR. Pasalnya, pidato Zulhas dinilai sarat muatan kampanye dan bercita rasa oposan.

Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun bahkan menilai, pidato Ketua MPR tidak etis, karena diucapkan dalam sebuah pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus.

“Saya menyatakan pidato Ketua MPR tidak etis, karena diucapkan dalam sebuah pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus,” ujar Misbakhun, kepada wartawan, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8).

Dia mengatakan, pidato yang diucapkan Zulhas di hadapan Presiden Joko Widodo, penuh dengan terminalogi kampanye yang digunakan untuk mengkritik pemerintah.

Namun demikian, kata dia, pemerintah telah memberikan penjelasan yang memadai tentang permasalahan yang disampaikan.

“Jadi harus ada kebesaran hati sebagai ketua lembaga MPR, jangan gunakan lembaga ini dan acara kenegaraan untuk memasukan materi kampanye,” ujarnya menambahkan.

Karena itu, Misbakhun mengimbau agar Zulkifli berkampanye pada tempat yang tepat, bukan saat memberikan pidato kenegaraan yang seharusnya ikut turut menunjukkan sikap kenegarawan di hadapan masyarakat.

“Silahkan berkampanye, tapi jangan menggunakan (pidato kenegaraan), silahkan berkampanye walau belum waktunya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, saat berpidato, Zulkifli yang juga merupakan Ketua Umum PAN ini, sempat menyinggung soal permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

“Sebagai wakil rakyat dan Ketua MPR, saya menegaskan tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial,” kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan terdapat tiga persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini. Pertama yakni masalah kesenjangan, kedua turunya pendapatan masyarakat. Selain itu permasalah ketiga yakni kestabilan harga.

Pemerintah, menurut Zulkifli, harus dapat mengendalikan harga kebutuhan rumah tangga sehingga daya beli masyarakat terjaga.

“Bapak Presiden ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia agar harga-harga terjangkau,” katanya.

Pada kesempatan itu, Zulhas juga sempat menyinggung pemerintahan Jokowi terkait cicilan utang pemerintah Indonesia yang jumlahnya mencapai Rp 400 triliun.

Menanggapi hal itu, Ketum PPP, Romahurmuziy menilai, kritikan Zulhas tersebut beraroma oposan. Karena, saat ini Zulhas berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi dengan mendukung calon presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

“Kalau Pak Zul kritik ke pemerintah, itu semacam konsekuensi otomatis karena posisinya sudah mengambil oposisi dan baru beberapa hari lalu kadernya resign dari kabinet,” ujar Romy, sapaan akrab Romahurmuziy.

Romy juga menjelaskan, tak hanya sebagai ketua MPR, saat ini Zulhas juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN. Sehingga, dia dianggap bisa memberikan pengaruh saat mengkritik pemerintah.

“Itu sebagai Ketua MPR yang bercita rasa oposan,” ujarnya.
Namun, Romy akan menyerahkan kepada publik soal penilaian terhadap kritikan tersebut. Sebab baginya, semua pihak punya hak untuk berpendapat.

“Silakan publik yang menilai karena masing pihak pemerintah dan oposisi memiliki jurusnya. Jadi apakah itu etis atau tidak terpulang ke publik karena etika yang menegakkan publik sendiri,” katanya. (Gan)