Berpotensi Makar, Paksakan Kehendak Lewat Mobilisasi Massa

0
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral Adian. (suarakarya.co.id/istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Memaksakan kehendak dengan cara memobilisasi massa untuk turun ke jalan merupakan tindakan inkonstitusional dan berpotensi makar. Untuk itu, bagi pasangan calon presiden yang kalah dalam perhitungan cepat (quick count) menyerahlah pada kedaulatan rakyat.

“People power itu untuk menjatuhkan pemerintahan yang otoriter, bukan proses penghitungan suara dari pemilu yang demokratis,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral Adian di Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Donny menambahkan, people atau orang-orang sudah menunjukkan power atau kekuatannya untuk memilih pasangan petahana Presiden Jokowi-Ma’ruf. Tindakan diluar hal itu, seperti mobilisasi massa adalah absurd dan berada di luar batas kewajaran serta kewarasan publik.

“Menyerahlah pada kedaulatan rakyat. Tunjukkan kepada dunia, bagaimana kita berdemokrasi secara dewasa,” ucapnya.

Kapitalisasi isu agama yang diusung paslon Prabowo-Sandi, menurut Donny, lumayan berhasil dalam mendongkrak suara. Hal itu terlihat pada hasil hitung cepat sebesar 45 persen untuk Prabowo.

“Suara garis keras seluruhnya diberikan ke Prabowo, ditambah sebagian kelas menengah perkotaan yang terbius oleh propaganda ‘anti Islam’ yang ditujukan ke Jokowi,” katanya.

Artinya, lanjut Donny, perjuangan melawan khilafah masih panjang. Politisasi agama masih akan dipakai pada beberapa pemilihan umum ke depan.

Jokowi, lanjutnya, sangat diuntungkan oleh tingkat partisipasi yang cukup tinggi dan kebangkitan kelas menengah yang diawali dengan deklarasi alumni perguruan tinggi di kota-kota besar.

Sementara itu, Prabowo tetap melakukan framing terhadap opini public bahwa kubunya memenangkan Pemilu melalui hasil hitungan yang dilakukan oleh tim kampanyenya, bukan oleh lembaga resmi.

Bahkan, kata Donny, Prabowo telah melakukan deklarasi kemenangan dalam pilpres 2019 serta sujud syukur sebelum pengumuman resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga resmi. (Tri Wahyuni)