Bersama BEM PTMI, LaNyalla Ajak Hentikan Kerusakan Fundamental Bangsa

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTMI) seluruh Indonesia untuk menghentikan kerusakan fundamental bangsa, terjadi ketidakadilan yang telah melampaui batas.

LaNyalla menyampaikan itu saat membuka secara virtual Silaturahmi Nasional BEM PTMI yang mengusung tema ‘Meneguhkan Kebhinekaan’, di Mataram, NTB, Kamis (9/6/2022). Hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Arsyad Abdul Gani, dan Koordinator Presidium Nasional BEM PTMI Nadief Rahman Harris.

“Ketidakadilan adalah salah satu penyumbang kemiskinan struktural dan kemiskinan struktural adalah kondisi yang memperlemah persatuan kita sebagai bangsa dalam kebinekaan,” kata LaNyalla.

Oleh karena itu, lanjutnya, kerusakan tersebut harus dihentikan karena telah melampaui batas. “Dan Allah SWT tidak ridlo kepada hambanya yang melampaui batas. Allah Swt memang maha pengasih dan penerima taubat tetapi jika ketidakadilan ini diteruskan Allah Swt bisa murka, yang telah dicontohkan kepada bangsa-bangsa sebelum kita,” jelasnya.

LaNyalla mengungkapkan, oligarki ekonomi yang menyandera kekuasaan dan memaksakan kebijakan yang menguntungkan mereka untuk menguras kekayaan negeri ini adalah penyumbang utama Ketiadakadilan.

“Oligarki ekonomi ini kita beri ruang untuk mengatur dan mendisain pemimpin nasional bangsa ini melalui lahirnya Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang memberi ambang batas atau presidential threshold bagi partai politik yang akan mengusung calon presiden,” tandasnya.

Sehingga, kata dia, tidak semua partai politik dapat mengajukan kader terbaiknya untuk menjadi calon pemimpin nasional. Akibatnya, pilihan yang diberikan kepada rakyat terbatas dan pilihan itu ditentukan oleh oligarki ekonomi yang menyatu dengan oligarki politik yang mendisain dan membiayai proses tersebut.

“Jadi, jangan heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat yang diucapkan oleh kandidat Capres-Cawapres (calon presiden-calon wakil presiden) tidak akan pernah terwujud. Karena mereka yang membiayai proses munculnya pasangan capres dan cawapres itu adalah oligarki ekonomi yang memperkaya diri dari kebijakan dan kekuasaan yang harus berpihak kepada mereka. Maka, siapapun Calon Presiden 2024 nanti, selama Oligarki Ekonomi yang mendisain dan membiayai, maka janji-janji manis Capres itu tidak akan pernah terwujud,” jelsa LaNyalla. (dra)