Suara Karya

BI Dorong Pertumbuhan Tiga Sektor Manufaktur Prioritas

BI dan Kementerian Perindustrian mengadakan seminar nasional peningkatan keterkaitan antarsektor industri dan antarwilayah untuk mendukung pengembangan otomotif, tekstil (TPT) dan alas kaki di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/9/2019). (ANTARA)

JAKARTA (Suara Karya): Bank Indonesia mendorong pertumbuhan tiga sektor manufaktur unggulan yang menjadi prioritas yakni tekstil, otomotif dan alas kaki karena dinilai kuat bersaing dalam pasar global.

“Kami melihat kriteria daya saing paling kuat di dalam kompetisi pasar global dan dari sisi dorongan membentuk net surplus devisa kepada ekonomi,” kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dalam seminar nasional terkait manufaktur di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, upaya itu untuk mendukung Kementerian Perindustrian dalam mendorong pertumbuhan industri khususnya manufaktur.

Dua dari tiga sektor prioritas usulan BI itu merupakan sektor yang menjadi unggulan dari Kementerian Perindustrian.

Sebelumnya, lanjut dia, Kementerian Perindustrian menetapkan lima sektor industri unggulan dalam peta jalan 4.0 seperti tekstil, makanan dan minuman, otomotif, kimia dan elektronik.

Ia menuturkan penetapan lima sektor oleh Kementerian Perindustrian tersebut berdasarkan sumbangan besar kepada produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penyerapan lapangan kerja.

Sektor manufaktur, lanjut dia, dalam pendapatan domestik bruto (PDB) pada triwulan kedua tahun ini tumbuh mencapai kisaran 3,2 hingga 3,3 persen.

Ia mengungkapkan angka tersebut baru separuh dari pertumbuhan normal sektor manufaktur yang mencapai kisaran enam hingga tujuh persen.

“Tidak salah ekonomi kita hanya lima persen tahun 2019. Ini tantangan besar bagaimana kami dorong manufaktur terus tumbuh,” katanya.

Ia mengharapkan dengan adanya sektor manufaktur prioritas itu dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih besar.

Dody menambahkan tiga sektor termasuk masukan dalam seminar nasional itu nantinya akan dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan Pemerintah pusat, BI dan pemerintah daerah. (M Chandra)

Related posts