BI Jakarta Peringatkan 156 Pelaku KUPVA Segera Urus Perpanjangan Izin

0

JAKARTA (Suara Karya): Bank Indonesia (BI) perwakilan DKI Jakarta mengimbau 156 pelaku Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau biasa disebut money changer segera mengurus perpanjangan perizin usaha sebelum 7 Oktober 2021. Pasalnya, jika pengurusan perizinan tidak dilakukan maka sanksi terbesarnya BI bisa melakukan pencabutan izin.

Demikian dikatakan Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Onny Widjanarko, di Jakarta Kamis (23/9/2021).

Dikatakan Onny, salah satu tugas BI yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BI mengatur, memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).

Menurut dia, sudah ada aturan perpanjangan izin KUPVA BB. BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/20/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016. Dalam PBI tersebut, lanjut Onny, pada pasal 14 ayat (1) dinyatakan bagi Penyelenggara KUPVA BB yang memperoleh izin sebelum berlakunya PBI tanggal 3 Oktober 2016, izin tersebut akan jatuh tempo pada 7 Oktober 2021 dan memerlukan perpanjangan izin Bank Indonesia.

“Permohonan perpanjangan izin dimaksud, sesuai pasal 14 ayat (2) diajukan paling lambat 3 bulan sebelum berlakunya izin berakhir, yaitu tanggal 7 Juli 2021,” ujarnya.

Meski perpanjangan izin sudah berakhir pada 7 Juli 2021, Onny mengungkapkan BI tetap menunggu KUPVA BB yang belum melakukan perpanjangan izin, dapat mengurus izin baru hingga 7 Oktober 2021.

“Jadi masih ada kesempatan bagi 156 KUPVA BB yang belum menyampaikan perpanjangan izin di 7 Juli, sebelum jatuh waktunya di 7 Oktober. Jadi ini kesempatan yang bagus, mereka masih boleh mengajukan perpanjangan izin,” terang Onny Widjanarko.

Dalam proses mengurus izin penyelenggara KUPVA BB, Onny mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan BI, diantaranya optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha, antara lain jumlah maupun nilai transaksi, pendapatan dan laba usaha.

Kemudian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku baik dari sisi penyelenggara maupun kepatuhan pemegang  saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Serta, penerapan prinsip perlindungan konsumen.

Onny menegaskan, BI tidak menginginkan ada KUPVA BB di Jakarta yang tidak berizin dalam menjalankan usahanya. Ia menginginkan seluruh KUPVA BB yang beroperasi di Jakarta memiliki izin dan legal.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan, Kepala Grup Implementasi Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern BI Jakarta Suharman Tabrani mengatakan, dari total jumlah KUPVA BB yang ada di Indonesia sebanyak 1.245 usaha, sebanyak 381 KUPVA BB berizin di Jakarta.

“Dari jumlah tersebut, yang sudah mengajukan izin sebanyak 225 KUPVA BB. Jadi kita menunggu masih ada 156 KUPVA yang belum mengajukan perpanjangan izin,” kata Suharman.

Bagi Penyelenggara KUPVA BB yang belum mengajukan permohonan perpanjangan izin dengan batas waktu tanggal 7 Juli 2021, maka izin penyelenggaraan KUPVA BB yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku lagi. Jika ingin tetap membuka usaha, maka penyelenggara KUPVA BB harus mengajukan izin baru kepada Bank Indonesia.

“Bagi yang mengurus izin baru, memang syaratnya agak berbeda dengan yang mengurus perpanjangan izin. Tetapi tenang saja, prosesnya tetap akan cepat, karena data-datanya sudah tersimpan di kami,” ujarnya.

Bagi Penyelenggara KUPVA BB yang berada di Jabodebekkar, pengajuan izin disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, c.q Divisi Perizinan dan Implementasi Sistem Pembayaran sesuai persyaratan yang terdapat dalam PBI tanggal 3 Oktober 2016. (Bayu)