TOLAK RUU OMNIMBUS LAW
Biro Perjalanan Umroh dan Haji Bersurat ke Jokowi

0
(suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang kini dibahas pemerintah dan DPR banyak mendapat penolakan. Penolakan juga datang dari para pemangku kepentingan seperti serikat pekerja, bahkan, biro perjalanan wisata dan umroh pun telah surat penolakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI ) Syam Resfiadi menyatakan penolakan Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) terhadap RUU Cipta Kerja dikarenakan RUU tersebut dianggap memberatkan dan tidak sesuai dengan keinginan dari pihak PPIU.

“Kami menolak RUU Cipta Kerja khususnya pasal 89 hingga pasal 92 yang dianggap memberatkan pihak operator atau penyelanggara ibadah umrah,” ungkapnya pada wartawan di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Dijelaskan Syam Resfiadi penyelenggara ibadah umrah dan SAPUHI merasa pasal 89 yang berbunyi; ‘Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat’ sangatlah memberatkan.

“Aturan ini dirasakan memberatkan kami yang harus mendapatkan izin berusaha dari pemerintah pusat padahal sebelumnya izin tersebut hanya dari Kementrian Agama, Kementrian Pariwisata, dan kantor Kementrian Agama wilayah serta Dinas Pariwisata di daerah.” Jelasnya.

Lebih lanjut Syam Resfiadi menambahkan, tidak hanya di pasal 89, SAPUHI juga keberatan dengan Pasal 90 ayat 1 yang berbunyi; Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan pasal 91 ayat 2 yang berbunyi Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

“Aturan ini juga kami tolak karena dianggap menyulitkan PPIU yang berada di daerah harus mengurus perizinan dari pemerintah pusat ” ucapnya.

Dikatakannya berbagai aturan dalam RUU Cipta Kerja yang tengah dibahas di DPR ini. SAPUHI sebagai wadah dari penyelenggara ibadah umrah meminta pemerintah dan DPR untuk membatalkan pasal 89 hingga 92 RUU Cipta Kerja.

“Kami minta Presiden Joko Widodo mau mendengarkan masukkan dari penyelenggara ibadah umrah sebagai operator atau pelaksana ibadah umrah,” katanya.

Menurut Syam Resfiadi Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) bersama SAPUHI akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo hari ini Senin (11/5/2020).

“Hari ini kami berkirim surat kepada Presiden dengan tembusan Komisi VIII DPR RI dan Mentri Agama yang intinya keberatan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” ujarnya.

Syam Resfiadi mengungkapkan  aturan yang mengatur tentang ibadah umrah sebenarnya sudah cukup dengan Undang-Undang no.8 tahun 2019.

”Perubahan dalam RUU Omnibus Law kami keberatan apa yang sudah ada di UU no.8 sudah sesuai dengan keingingan kami selaku operator PPIU dan PIHK, karena dalam UU no.8 dinyatakan jelas bahwa syarat menjadi PPIU adalah WNI dan Muslim, ”pungkasnya. (Indra DH)