JAKARTA (Suara Karya): Potensi sumber daya bahari milik Indonesia secara ekonomi dan geopolitik sangat besar. Potensi kekayaan laut mencapai Rp1.772 triliun atau setara 93 persen total pendapatan APBN tahun 2018.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK) Andi Megantara saat membuka Seminar Nasional Transformasi Peradaban Bahari Untuk Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (9/8/23).
Disebutkan, potensi itu dari mangrove seluas 3,36 juta hektar (2021), lamun seluas 1,78 juta hektar (2021), terumbu karang seluas 2,5 juta hektar (2018), kawasan konservasi seluas 28,9 juta hektat (2022), serta megabiodiversity Indonesia yang berada di nomor ke-2 di dunia setelah Brazil.
“Dari sektor pertambangan, potensi cadangan minyak sebesar 2,25 miliar barel, dan potensi cadangan gas sebesar 41,62 triliun standard cubic feet (TSCF),” ujarnya.
Ditambahkan, perkiraan kontribusi dari sektor sumber daya bahari atau maritim mencapai 12,5 persen pada PDB 2045. Namun ada perkiraan kebutuhan fiskal yang mencapai 1,64 triliun dolar untuk membiayai Agenda Strategis Pembangunan Nasional.
“Sementara anggaran yang tersedia hanya 20-25 persen. Artinya, masih ada kesenjangan pembiayaan sebesar 75-80 persen,” ungkap Andi
Untuk itu, menurut Andi, diperlukan komitmen dan kerjasama pembiayaan dari berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan swasta) dan inovasi dalam tata kelola pemanfaatan sumberdaya bahari.
“Inovasi itu akan mendukung program prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, dan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Didik Suhardi menyampaikan, transformasi peradaban bahari harus didukung pembudayaan etos kerja, gotong royong, dan integritas yang merupakan nilai-nilai instrumental strategis Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
“Lewat transformasi itu, kita bisa membantu masyarakat lokal yang tinggal di pesisir untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan sumber daya dan ekosistem laut sehingga tercipta peluang dan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Didik menambahkan, GNRM menjadi gerakan strategis yang menyasar SDM. Mereka harua menjadi aktor dalam pengelolaan transformasi bahari serta membangun budaya berkinerja tinggi.
“Revolusi Mental dan transformasi peradaban bahari adalah dua hal yang saling terkait,” imbuh Didik.
Namun, perjalanan menuju transformasi peradaban bahari tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, kualitas SDM yang masih rendah. Sehingga optimalisasi potensi maritim yang besar, terutama di kalangan nelayan menjadi terkendala.
Perubahan iklim juga bagian dari transformasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga ada rekomendasi strategis yang bisa diimplementasikan untuk kemaritiman di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun ekonomi laut yang berkelanjutan, atau ekonomi biru (blue economy). Masa depan sektor kelautan bergantung kepada aset alam ekosistem laut dan pesisir yang sehat.
Potensi blue economy diperkirakan mencapai 1,33 miliar dolar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja (Bappenas, 2021).
Untuk itu, seminar Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045 menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Ia memberi materi Strategi Membangun Ekonomi Maritim yang Berkelanjutan.
Untuk mencapai ekonomi biru, Deputi Kemaritiman dan SDA BAPPENAS Vivi Yulaswati menilai perlunya tata kelola yang baik. Disebutkan 4 poin penting strategi trasformasi.
Pertama, mengubah cara pandang bahwa laut adalah penghubung bukan pemisah. Kedua, pemanfaatan SDM, khususnya di wilayah pesisir untuk mempertahankan budaya bahari.
Ketiga, optimalisasi budaya bahari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, internalisasi kearifan lokal yang bersifat memperkuat tata Kelola budaya bahari yang positif.
Materi selanjutnya Peran Budaya dan IPTEK Dalam Proses Transformasi Peradaban Bahari Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045 oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor University Prof Dietriech G Bengen.
“Kombinasi kekayaan budaya maritim dengan pengetahuan dan teknologi terkini akan memberi manfaat luas bagi pembangunan berkelanjutan dan kemajuan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar,” kata Prof Dietriech.
Bupati Kabupaten Pangandaran H Jeje Wiradinata diwakili Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran Muhamad Agus Satriadi memberi materi best practice berupa Kebijakan dan Regulasi Sektor Maritim Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Bahari Nusantara di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
“Kontribusi sektor pariwisata sangat besar sebagai sumber pendapat daerah. Kita punya visi untuk mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan,” ujarnya.
Tak hanya itu, pengembangan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. (Tri Wahyuni)
