BP2MI Komitmen Ciptakan PMI Berkompetensi Tinggi

0

JAKARTA (Suara Karya): Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Irjen Pol Achmad Kartiko, menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan kapasitas. Ini dilakukan agar bisa tercipta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki kompetensi yang baik, sehingga nantinya dapat bersaing dengan pekerja lain di negara penempatan.

Menurut Kartiko, saat ini PMI yang terdata dalam SISKOP2MI sebanyak 4,4 juta, sedangkan menurut data World Bank ada lebih dari 4,6 juta PMI tidak terdata yang berangkat bekerja ke luar negeri secara mandiri maupun nonprosedural. Jika PMI berangkat secara nonprosedural, maka negara sangat sulit memberikan pelindungan kepada PMI.

“Banyak juga pemberangkatan-pemberangkatan PMI nonprosedural melalui Pantai Timur Sumatera, mulai dari Batam, Riau melalui Pulau Rupat Utara, Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, bahkan sampai ke Pulau Kampai di Langkat,” kata Kartiko usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Daerah Aceh Utara di Jakarta, Sabtu (26/3/2022).

Dia mengungkapkan, sebenarnya akan menimbulkan kerentanan. Jika mereka berangkat secara nonprosedural, maka mereka akan direkrut juga secara ilegal oleh perusahaan di negara penempatan dan otomatis akan mudah untuk dieksploitasi. Sehingga dengan sinergi dan kolaborasi ini, kita bisa menyiapkan sumber daya yang benar-benar mampu dan mumpuni untuk bekerja ke luar negeri.

Tidak hanya pengembangan kapasitas lanjut dia, Calon PMI  ruang lingkup Nota Kesepakatan ini juga meliputi fasilitasi penempatan, pertukaran data dan informasi, serta sosialisasi dan koordinasi tentang penempatan dan pelindungan PMI di wilayah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sehingga diharapkan dapat mencegah penempatan PMI secara nonprosedural. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga didorong untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan PMI sebagai payung hukum untuk melakukan pelindungan bagi PMI di daerahnya.

Diketahui, berdasarkan data di SISKOP2MI, jumlah PMI asal Provinsi Daerah Istimewa Aceh sejak tahun 2007 hingga 25 Maret 2022 mencapai total 10.409 orang. Kabupaten Aceh Utara menempati posisi ketiga terbesar dengan sumbangan 1.065 PMI, di bawah Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Tamiang. Dari 10.409 PMI tersebut, mayoritas memilih bekerja di Malaysia dengan jabatan operator, sebanyak 8.044 orang.

“Kedepannya, kita bisa mempersiapkan jabatan-jabatan lain, seperti tenaga kesehatan dan perawat yang saat ini peluangnya terbuka luas di Jerman, Jepang dan beberapa negara lain. Apalagi kebijakan BP2MI untuk tahun 2022 sebagai tahun penempatan, kami terus dipacu untuk bisa membangun sinergitas dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar bisa menempatkan PMI dengan baik,” papar Kartiko.

Diketahui, dalam MoU yang ditandatangani Plt. Sekretaris Utama, Irjen Pol Achmad Kartiko mewakili Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dan Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, tersirat harapan besar pemerintah kepada PMI agar kedepan mereka bisa memiliki kompetensi yang baik.

Sementara itu, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, berterima kasih atas terselenggaranya acara ini, di mana Kabupaten Aceh Utara menjadi Kabupaten/Kota kedua di Provinsi Aceh, setelah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah melakukan penandatanganan dengan BP2MI pada akhir Desember 2021 lalu.

“Kerjasama ini sangat positif dan kami siap dalam mempersiapkan PMI yang kompeten. Kami juga akan menggandeng leading sector yang memiliki dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk dimanfaatkan dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada Calon PMI asal Kabupaten Aceh Utara,” terang Thaib.

Thaib berharap, Nota Kesepakatan ini dapat membawa Provinsi Aceh, utamanya Kabupaten Aceh Utara yang lebih baik lagi ke depannya. “Diharapkan kami juga bisa mendeteksi warga kami yang bekerja ke negara penempatan, sehingga dapat memberikan pelindungan yang lebih baik,” tutupnya. (Bayu)