BPJS Kesehatan akan Perbaharui Data, Peserta PBI Diminta Cek DTKS ke Dinsos

0
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Agar PBI tepat sasaran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperbaharui datanya secara rutin, diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran DTKS oleh Kementerian Sosial dilakukan setiap 6 bulan sekali.

“Jika ada peserta PBI mengalami penonaktifan kartu, bisa segera lapor ke kantor dinas sosial setempat. Karena kami mengambil data PBI dari DTKS yang dikelola Kementerian Sosial (Kemsos),” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran pers, Jumat (12/6/20).

Iqbal menjelaskan, pembaharuan DTKS dilakukan Kemsos setiap 6 bulan sekali. Pemutakhiran DTKS dilakukan pada Januari 2020 lalu. Jumlah PBI saat itu dilaporkan ada 97,3 juta jiwa.

“Sosialisasi DTKS harus dilakukan secara rutin, agar peserta PBI mengetahui apakah namanya masih terdaftar atau tidak dalam DTKS. Jangan sampai kartunya tidak bisa digunakan, saat dibutuhkan untuk berobat,” ujarnya.

Penonaktifan peserta PBI, menurut Iqbal, bisa terjadi karena ada ketidaksinkronan data. Misalkan, ada perubahan dalam susunan anggota keluarga seperti lahir, meninggal, kawin atau cerai yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Perubahan itu membuat sebagian anggota keluarga menjadi tidak terdaftar dalam DTKS.

“Jika ada perubahan data dalam kartu keluarga segera laporkan ke dinas sosial setempat untuk pemutakhiran data di DTKS,” ucap Iqbal menegaskan.

Ditambahkan, pihaknya berkomitmen penuh dalam penyempurnaan DTKS. Caranya, menginstruksikan pada setiap BPJS Kesehatan kantor cabang untuk berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Terutama data dari anggota keluarga PBI yang belum terdaftar dalam DTKS.

“Harapannya, data itu bisa menjadi data input untuk peningkatan kualitas dan kuantitas DTKS. Jumlah DTKS di bulan Juli 2020 diperkirakan meningkat 6,7 juta jiwa. Sehingga jumlah keseluruhan peserta PBI mencapai 104 juta jiwa,” tutur Iqbal.

Karena itu, Iqbal berharap semua pihak bersikap pro aktif dengan memberi dukungan kepada dinas sosial agar pada triwulan keempat tahun 2020 jumlah penduduk terdaftar dalam DTKS dapat sesuai angka kuota yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Iqbal mengemukakan, sesuai amanah Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 pasal 99, pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Caranya, antara lain, meningkatkan target kepesertaan di wilayahnya, kepatuhan dalam membayar iuran, peningkatan layanan kesehatan dan dukungan lainnya.

“Itu semua harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjamin kesinambungan Program JKN. Dalam pasal 102 disebutkan pemerintah daerah wajib mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerahnya ke dalam Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,” katanya.

Ditambahkan, pemerintah daerah juga diminta mengikuti Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 yang menekankan pentingnya pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Dengan demikian, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggara jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

Sebagai badan hukum publik yang tunduk pada regulasi pemerintah, Iqbal menegaskan, BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk mendaftarkan masyarakat ke dalam DTKS. Karena itu, pemerintah daerah diminta berperan aktif mendata dan mendaftarkan penduduknya yang belum masuk ke DTKS.

“Data itu nantinya akan dilaporkan ke dalam DTKS yang dikelola Kementerian Sosial,” ucapnya.

Masyarakat juga dapat proaktif dengan cara mengecek status kepesertaan diri dan keluarganya apakah sudah masuk dalam kepesertaan PBI melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan Care Center 1500400, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat.atau melalui akun media sosial resmi BPJS Kesehatan.

“Carabya mudah, cukup menginfokan kartu identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK),” kata Iqbal.

Iqbal melanjutkan, jika ada peserta PBI butuh layanan kesehatan, tetapi statusnya dinonaktifkan sejak 6 bulan lalu, maka yang bersangkutan dapat meminta surat keterangan pengaktifan kembali (re-aktifasi) dari dinas sosial setempat.

“Jika peserta PBI mampu membayar iuran JKN sendiri, maka disarankan untuk mengalihkan kepesertaannya menjadi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dengan pilihan hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran,” katanya.

Peserta yang beralih ke kelompok Mandiri/PBPU, maka kartunya dapat langsung aktif tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran 14 hari. Dengan catatan, pengalihan ke kelompok PBPU t dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sejak kepesertaannya sebagai PBI dinonaktifkan,” kata Iqbal.

Sementara itu, Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan dukungannya terhadap BPJS Kesehatan dengan melakukan penyempurnaan DTKS. Untuk itu, pemerintah diminta segera mengkomunikasikan pembaruan DTKS kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Proses cleansing data ini bisa menggunakan teknologi agar sampai ke peserta, baik yang aktif maupun dinonaktifkan. Dengan demikian, mereka tidak bingung saat kartunya dinonaktifkan. Kami sangat mendukung proses pendataan ulang ini,” kata Timboel. (Tri Wahyuni)